Pemkab Waropen Raih Opini WDP setelah Bertahun-tahun Disclaimer

Ringkasan Berita:

• Meski demikian, BPK meminta agar seluruh temuan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pelengkapan administrasi maupun pengembalian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
• Selain aspek administrasi, BPK juga menilai adanya perubahan positif pada lingkungan birokrasi di Waropen. Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai lebih kooperatif dan tertib ketika dimintai data maupun klarifikasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Laporan wartawan Tribun Papua Yulianus Magai 

JAYAPURA, TRIBUN PAPUA – Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil keluar dari opini Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat setelah bertahun-tahun menghadapi persoalan tata kelola keuangan daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua kini memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Waropen Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Pemerintah Kabupaten Waropen di bawah kepemimpinan Bupati Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si setelah melakukan berbagai pembenahan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, kepada Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote dan Ketua DPRK Waropen Yeneke S.K Dippandi di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jumat (29/5/2026).

Baca juga: Enam kali Berturut-turut, Pemkab Biak Numfor Raih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Papua

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Bhuono Agung Nugroho, mengatakan perubahan signifikan di Kabupaten Waropen terlihat dari semakin membaiknya sistem pengendalian internal dan proses pertanggungjawaban keuangan daerah.

Menurutnya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, proses pemeriksaan kini berjalan lebih mudah karena dokumen pertanggungjawaban mulai tertata dengan baik.

“Proses pertanggungjawabannya sudah semakin baik. Jika sebelumnya tim pemeriksa agak susah mencari bukti pertanggungjawaban, untuk tahun anggaran 2025 semua transaksi bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun masih ada keterbatasan yang menjadi pengecualian kami sehingga opininya naik menjadi WDP,” ujar Bhuono.

Ia menjelaskan, beberapa temuan yang masih menjadi catatan BPK bersifat tidak material, seperti kesalahan penganggaran maupun penempatan akun di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski demikian, BPK meminta agar seluruh temuan tersebut segera ditindaklanjuti melalui pelengkapan administrasi maupun pengembalian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain aspek administrasi, BPK juga menilai adanya perubahan positif pada lingkungan birokrasi di Waropen. Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai lebih kooperatif dan tertib ketika dimintai data maupun klarifikasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

BPK turut melihat adanya geliat ekonomi masyarakat yang mulai tumbuh, ditandai dengan meningkatnya aktivitas usaha kecil dan warung-warung masyarakat di daerah tersebut.

Sementara itu, Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WDP tersebut. Ia menegaskan keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras seluruh pihak di Kabupaten Waropen.

“Hari ini kita menerima opini WDP setelah sebelumnya berada di disclaimer. Komunikasi terjalin baik sesuai dengan visi saya sebagai Bupati Waropen yang ingin menata birokrasi serta pengelolaan keuangan daerah. Semua telah terjawab hari ini,” ungkap Fransiscus Mote.

Menurutnya, proses menuju perubahan tersebut membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama dari seluruh pimpinan OPD, ASN, DPRK, hingga dukungan masyarakat.

Bupati juga menilai stabilitas keamanan daerah serta kebijakan pembayaran gaji ASN tepat waktu setiap tanggal satu menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan disiplin aparatur dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kalau ASN menerima haknya tepat waktu, maka mereka juga harus bekerja lebih disiplin. Dampaknya juga dirasakan masyarakat karena ekonomi ikut bergerak,” katanya.

Fransiscus Mote turut mengapresiasi media massa yang terus mengawal pembangunan melalui pemberitaan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Ia berharap capaian opini WDP menjadi langkah awal menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.

“WDP ini adalah motivasi awal kita. Target kita ke depan dengan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, Kabupaten Waropen bisa meraih opini WTP,” tegasnya.

Keberhasilan Pemkab Waropen keluar dari Disclaimer juga tidak terlepas dari kerja keras Inspektorat Kabupaten Waropen dalam menyelesaikan ribuan rekomendasi BPK yang menumpuk sejak tahun 2004 hingga 2025.

Kepala Inspektorat Waropen, Irwhanto, mengatakan pihaknya menjadikan penyelesaian rekomendasi BPK sebagai prioritas utama sejak awal.

Melalui koordinasi intensif bersama BPK selama tiga minggu, Inspektorat berhasil memilah sebanyak 1.180 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

“Kami bekerja hampir 24 jam, bahkan sampai tidur bersama di kantor demi menyelesaikan hal ini. Hasil opini ini berkorelasi langsung dengan hasil tindak lanjut yang kami lakukan. Ini adalah kerja keras tim Inspektorat, para staf, dan kerja sama seluruh OPD,” kata Irwhanto.

Baca juga: DPR Papua Tengah Desak BPK Audit Sejumlah Proyek Fiktif di Intan Jaya

Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah setelah berhasil keluar dari opini Disclaimer dan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Papua.

“Ke depan kami menargetkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi bisa mencapai di atas 70 persen sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Irwhanto.

Capaian opini WDP tersebut dinilai menjadi langkah awal bagi Pemkab Waropen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Dengan capaian opini WDP ini, Pemerintah Kabupaten Waropen optimistis dapat terus memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya. (*)