Pemuda Gereja di Papua Minta Komnas HAM Menyuarakan Aspirasi Penolakan TNI

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Perwakilan pemuda gereja dari Papua Pegunungan secara resmi menyerahkan pernyataan tertulis kepada Komnas HAM RI, mendesak penarikan pasukan TNI non-organik dari wilayah itu. 

Aspirasi langsung diterima anggota Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, saat melakukan kunjungan kerja di Wamena untuk meninjau kasus dugaan pelanggaran HAM, Kamis (25/09/2025).

Baca juga: Diskan Sarmi Latih Warga Buat Pakan Ikan

Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua, Akia Wenda, menyuarakan keresahan warga atas keberadaan TNI non-organik di sejumlah distrik di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya dan Jayawijaya.

“Di Papua Pegunungan tidak ada situasi yang mendesak. Kehadiran TNI non-organik justru membuat warga resah, bahkan merusak tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung sekolah,” tegas Akia, yang juga tergabung dalam Forum Pemuda Kristen Tanah Papua (FPK-TP).

Baca juga: Bank Mandiri Apresiasi Astra Motor Papua Atas Kampanye Safety Riding

Akia menambahkan, aktivitas pasukan non-organik telah menimbulkan trauma mendalam di masyarakat. 

Ia mencontohkan tindakan pencabutan tanaman warga serta pengambilan hasil kebun di sejumlah tempat, tanpa izin yaitu di distrik Goa Balim, Wano Barat, Kuyawage, hingga Melagi Neri.

Baca juga: Sambangi Puncak Jaya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Janji Akan Hidupkan Listrik 24 Jam

Selain itu, pihaknya mendorong Komnas HAM untuk segera berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi I, III, IX, dan XIII, serta Panglima TNI dan Kementerian ATR/BPN. 

Menurutnya, langkah itu penting agar penarikan pasukan non-organik dapat segera dibahas secara serius di tingkat nasional.

“Kami tidak butuh TNI non-organik. Kehadiran aparat yang sudah ada di kota sebenarnya sudah cukup,” ujarnya.

Baca juga: TSE Group Salurkan Buku Pembelajaran di Papua Selatan

Menanggapi hal tersebut, Atnike Nova Sigiro menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemuda gereja dalam menyampaikan aspirasi secara tertulis.

“Komnas HAM berterima kasih atas kepedulian ini. Dokumen yang diserahkan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Atnike, mantan Ketua Komnas HAM RI yang kini menjabat sebagai anggota.(*)