MRP Desak Pemerintah Benahi Ketertinggalan Ekstrem di Korowai

Ringkasan Berita:

• Tuntutan MRP: Mama Martina (MRP) mendesak pemerintah serius mengatasi ketertinggalan pelayanan dasar di Korowai.
• Krisis Fasilitas: Wilayah Korowai hingga kini masih terisolasi tanpa akses listrik, sekolah, dan puskesmas.
• Pembangunan Mandek: Program pembangunan dinilai mangkrak karena baru sebatas seremoni peletakan batu pertama.
• Ancaman Tambang: Aktivitas tambang ilegal oleh pihak luar kini memicu konflik sosial di wilayah adat.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan dari Pokja Perempuan, Mama Martina Kurufe, meminta pemerintah pusat maupun daerah lebih serius menangani berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Korowai di Kabupaten Boven Digoel.

Permintaan tersebut disampaikan Mama Martina usai menghadiri Uji Publik Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang menjadi salah satu agenda dalam Konferensi III Analisis Papua Strategis (APS) bertema *Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains* di Jayapura, Sabtu (30/5/2026).

Dalam forum tersebut, Mama Martina menyampaikan kondisi masyarakat Korowai yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, listrik, serta pelayanan pemerintahan.

Baca juga: Polisi Minta Warga Jauhi Lokasi Ledakan Bom di Kompleks Perikanan Kabupaten Biak

Menurutnya, wilayah Korowai merupakan salah satu daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah karena berbagai kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi secara optimal.

"Selama ini wilayah Korowai belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan pendidikan yang memadai. Selain itu, masih banyak wilayah yang belum menikmati listrik, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan dasar yang layak," kata Martina kepada Tribun-Papua usai kegiatan.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu pemerintah sempat melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan fasilitas di wilayah Korowai. Namun hingga saat ini masyarakat belum merasakan realisasi pembangunan yang diharapkan.

"Kami melihat masih banyak program yang belum berjalan maksimal. Masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan agar manfaatnya bisa dirasakan secara langsung," ujarnya.

Baca juga: Dua Warga Dikabarkan Meninggal dan Empat Hilang Pasca Ledakan di Kabupaten Biak 

Selain persoalan pelayanan dasar, Martina juga menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang terjadi di sejumlah wilayah Korowai.

Menurutnya, aktivitas tersebut mengundang banyak perantau masuk ke wilayah adat sehingga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial dan keamanan.

"Konflik yang terjadi bukan berasal dari masyarakat Korowai sendiri. Mereka masih sangat menghormati kepala suku dan adat istiadat yang berlaku. Namun kehadiran pihak luar yang melakukan aktivitas tanpa pengawasan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah," katanya.

Baca juga: Kapolres Biak Turun Langsung Selidiki Ledakan Dahsyat di Kelurahan Fandoi

Dalam kesempatan itu, Martina mengaku telah menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Korowai kepada Wakil Menteri HAM RI yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap pemerintah menjadikan kondisi tersebut sebagai perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat.

"Saya sudah menyampaikan kepada Wakil Menteri HAM bahwa hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat Korowai masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah harus hadir untuk memastikan hak-hak tersebut dapat dinikmati masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Bom Meledak Tiba-tiba di Biak Kota, Rumah Hancur hingga Korban Jiwa Berjatuhan