Bupati Biak Numfor Instruksikan Pembenahan Data Bansos yang Salah Sasaran

Ringkasan Berita:

• Pembenahan Data: Pemkab Biak Numfor melakukan validasi ulang data penerima bantuan agar seluruh program tepat sasaran.
• Respons Laporan Warga: Langkah ini diambil setelah banyaknya aduan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima di tingkat kelurahan.
• Instruksi Bupati: Bupati Markus Mansnembra meminta seluruh OPD hingga aparat kampung bersinergi untuk menghasilkan data yang valid.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua menyiapkan pembenahan data penerima manfaat bantuan guna memastikan seluruh program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah setelah banyaknya laporan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan di sejumlah wilayah, khususnya di tingkat kelurahan.

Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, mengatakan validasi data penerima bantuan menjadi hal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait.

Baca juga: Pemkab Jayapura Segel Reklame Nakal Demi Target PAD Rp3 Miliar

Menurutnya, pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir terus menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penerima manfaat yang dinilai belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami terus mendapat laporan dari masyarakat, terutama di tingkat kelurahan, masih banyak data penerima manfaat yang tidak sesuai. Kita ke depan harus berpikir data kita harus valid,” ujar Bupati Markus Mansnembra di Biak, Senin (18/5/2026) kemarin usai melantik Pj Sekda Biak Numfor. 

Selain itu, pembenahan data penerima manfaat juga dinilai penting agar berbagai program pemerintah, baik bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat, dapat berjalan lebih efektif.

Bupati menyebut kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah saat ini semakin besar sehingga pemerintah daerah harus mampu merespon berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Baca juga: Pemkab Mimika Susun Perbup Baru untuk Dongkrak Pelayanan Dasar Posyandu

Menurutnya, validasi data bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh OPD hingga aparat di tingkat kampung dan kelurahan.

Pemerintah daerah berharap pembaruan data penerima manfaat dapat membantu mengurangi persoalan sosial yang sering muncul akibat ketidaktepatan sasaran bantuan.

“Ke depan kita harus memastikan data penerima manfaat benar-benar sesuai sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” kata bupati.

Markus mengimbau masyarakat agar aktif memberikan informasi apabila menemukan data penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Baca juga: Polda Papua Tetapkan 17 Tersangka Kericuhan di Stadion Lukas Enembe

Dengan data yang valid dan akurat, pemerintah daerah optimis pelaksanaan program bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.(*)