Terkendala Anggaran, Biak Numfor Terpaksa Tunda Penyerahan SK CPNS

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sedang menyusun langkah prioritas terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus formasi. 
• Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini mencapai sekitar lima ribu orang sehingga pemerintah harus menghitung secara cermat dalam mengambil kebijakan pengangkatan pegawai baru.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sedang menyusun langkah prioritas terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus formasi. 

Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar program pemerintahan tetap berjalan optimal.

Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra mengatakan hingga saat ini tenaga PPPK dan CPNS memang belum menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Namun, menurutnya hal tersebut bukan karena unsur kesengajaan dari pemerintah daerah maupun DPRK.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Jayapura Besok, Kamis 11 Juni 2026: Jayapura Utara Berawan

“Para P3K dan yang telah lolos dalam formasi CPNS sampai hari ini belum bisa menerima SK, ini bukan sebuah kesengajaan baik Pemda maupun DPR,” ujar Bupati Markus Mansnembra di Biak, Rabu (10/6/2026) 

Ia menjelaskan pemerintah daerah bersama tim anggaran telah melakukan pembahasan dengan badan anggaran DPRK terkait proses pengangkatan PPPK dan CPNS di lingkungan pemkab setempat.

Dari hasil pembahasan tersebut pemerintah daerah berencana memprioritaskan pengangkatan PPPK terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengangkatan CPNS secara bertahap.

Baca juga: Update Daftar Harga HP Xiaomi Juni 2026, Redmi Note 15 Dibanderol Mulai Rp2 Jutaan

“Tim anggaran pemerintah daerah telah melakukan pertemuan bersama badan anggaran DPRK terkait pengangkatan para CPNS dan P3K, dari hasil pembahasan mudah-mudahan kita bisa tindaklanjuti mungkin pertama kita prioritaskan dulu P3K,” katanya.

Sementara untuk pengangkatan CPNS, pemerintah daerah masih harus menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan APBD agar tidak mengganggu jalannya program rutin pemerintah daerah.

Ia menyebut jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor saat ini mencapai sekitar 5.000 orang sehingga pemerintah harus menghitung secara cermat dalam mengambil kebijakan pengangkatan pegawai baru.

Baca juga: Pertamax Jadi Rp16.650, Warga Papua Khawatirkan Lonjakan Sembako dan Migrasi BBM

“Kita berharap secepatnya sudah bisa dilakukan pengangkatan P3K sementara untuk CPNS kita kembali melihat kemampuan APBD kita, karena kalau kita paksakan semua diangkat saat ini maka pasti banyak program rutin yang tidak bisa kita jalani,” jelasnya

Ia juga menambahkan, pemerintah daerah juga harus memastikan hak-hak ASN tetap dapat dipenuhi hingga akhir tahun anggaran.

“Kalau kami paksakan diangkat saat ini maka kami pastikan hak ASN lainnya tidak dapat dipenuhi tahun ini,” tandasnya.(*)