Rapat Pemuktahiran Data Hasil Pengawasan Inspektorat, Pemprov Papua Tandatangani Kesepakatan APIP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025 di salah satu hotel di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/10/2025).

Rapat bertajuk “Transformasi Peran APIP dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah.” Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau disingkat APIP.

Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Bachril Bakri, mengatakan, peran APIP menjadi sangat penting dan strategis.

Baca juga: KNPB Desak Pemerintah dan Dunia Internasional Usut Tragedi Intan Jaya Papua Tengah

APIP di daerah harus mampu dan berani memberantas praktik-praktik korupsi di daerah. 

Bachril mengatakan, rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tanggal 9 Oktober 2025 yang lalu, menyatakan bahwa APIP mempunyai peran penting dalam pengawasan internal yang tidak dapat dilakukan peran aparat penegak hukum.

Pihaknya mengapresiasi langkah Pemrov Papua yang menjadi provinsi pertama di Indonesia melaksanakan Rakorwasda pasca Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 8–10 Oktober 2025 di Jakarta.

“Sesuai amanat Presiden RI, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, mencegah kebocoran penerimaan negara, dan mengatasi lambatnya birokrasi dalam bekerja,” ujar Bacrhril.

Ia menegaskan, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting dan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, menilai tema Rakorwasda kali ini sangat relevan dengan semangat reformasi birokrasi di era sekarang.

“APIP kini tidak hanya berperan sebagai watchdog, tetapi juga sebagai trusted advisor dan assurance provider yang mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” jelasnya.

Fakhiri mengatakan, APIP yang kuat dan profesional merupakan pilar utama pemerintahan yang bersih dan efektif.

Karena itu, dukungan penuh dari kepala daerah sangat diperlukan, baik dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran memadai, maupun sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menurut dia, transformasi ini sejalan dengan visi pembangunan Papua, yakni “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.”

Baca juga: Dorong Pelaku Usaha OAP Melek Digital, Biro PBJ Papua Sosialisasikan E-Katalog Versi 6

Visi tersebut menekankan perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta pembinaan sosial budaya yang inklusif dan berkeadilan.