BPS Dampingi Pemkab Jayawijaya Mengimplementasikan Satu Data Indonesia

Ringkasan Berita:

• BPS Jayawijaya tekankan komitmennya dalam mengawal penguatan statistik sektoral di tingkat daerah, sebagai implementasi Satu Data Indonesia.
• Penggunaan SIPD menjadi instrumen krusial untuk menghimpun data kinerja OPD, dan BPS imbau OPD segera input data untuk pertanggungjawaban publik dan akuntabilitas.
• Akan ada pembinaan khusus bagi kepala distrik untuk meningkatkan literasi data, agar perencanaan pembangunan lebih berkualitas dan terintegrasi secara nasional.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mengawal penguatan statistik sektoral di tingkat daerah. 

Hal ini dikatakan dalam forum satu data, yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) pada Senin (9/3/2026).

Forum satu data ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), guna memastikan akurasi data dari tingkat kampung hingga ke pusat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa, menyampaikan bahwa pembinaan statistik sektoral merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan regulasi turunannya. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan standar data yang seragam dari Sabang sampai Merauke, termasuk di wilayah Pegunungan Papua.

Baca juga: Pesawat Wings Air Perdana Mendarat di Biak Numfor, Penerbangan Biak-Sorong Dimulai 

"Satu Data Indonesia sangat penting sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pembangunan. Kita ingin memastikan bahwa ketika dilakukan audit atau evaluasi, data yang dipegang BPS dan Pemerintah Daerah adalah sama dan akurat," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi instrumen krusial untuk menghimpun data kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini berfungsi memantau sejauh mana capaian program kerja yang telah dilaksanakan. 

"Oleh karena dalam forum ini kami mengimbau kepada sejumlah OPD yang belum merampungkan input data agar segera melakukan pengisian," ungkapnya.

Menurutnya hal ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik dalam pengelolaan anggaran yang berbasis efisiensi dan akuntabilitas.

Baca juga: Dirut RSUD Yowari Janji Telusuri CCTV untuk Ungkap Kematian Mahasiswa Yahukimo

Sebagai langkah keberlanjutan, diagendakan pula pembinaan khusus bagi para kepala distrik. Mengingat peran distrik sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, pemahaman yang mendalam mengenai literasi data menjadi mutlak diperlukan.

"Akurasi data harus dimulai dari tingkat kampung dan desa. Jika data di tingkat bawah sudah tepat, maka penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) hingga ke tingkat kabupaten akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,"katanya.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pembina data dan produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, demi melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan terintegrasi secara nasional.

Untuk diketahui bahwa komitmen satu data merupakan program yang sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejak 2017, namun belum diketahui pasti, apakah hingga kini data OPD sudah sama seperti yang diharapkan atau belum.(*)