Bupati Minta Semua Pasukan Ditarik dari Nduga, TNI: Kita Tak Bisa Melakukan Itu Begitu Saja

TRIBUNPAPUA.COM - Bupati Nduga Yairus Gwijangge beberapa waktu lalu kembali meminta TNI/Polri untuk menarik pasukannya dari daerah yang kini ia pimpin tersebut.

Menjawab hal tersebut, Kodam XVII/Cenderawasih menyatakan tidak akan memenuhinya karena Nduga merupakan satu kesatuan dari NKRI.

"Aspirasi itu mungkin bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakatnya. Namun, untuk penarikan pasukan di Nduga tentu kita berdasarkan perintah Mabes TNI. Tentu kita tidak bisa melakukan begitu saja," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Rabu (7/8/2019).

• Polemik Penarikan Pasukan TNI-Polri dari Nduga, Permintaan Pemkab hingga Tanggapan Aparat Keamanan

Ia menegaskan ada beberapa pertimbangan untuk menugaskan prajuritTNI tetap ada di Nduga.

Menurut Dax, fakta-fakta dalam satu tahun belakangan menunjukkan gangguan keamanan di Nduga itu frekuensinya cukup tinggi dan jumlah korban cukup banyak. Nduga, tegasnya, bagian dari NKRI.

Artinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut bukan hanya masyarakat asli setempat, tetapi ada juga warga negara Indonesia lainnya.

"Fakta lainnya, korban-korban kekejaman OPM yang bermarkas di situ rata-rata warga pendatang sehingga TNI harus hadir untuk melindungi setiap warga Indonesia," tuturnya.

• Polri: Kehidupan Sosial di Nduga Papua Cukup Kondusif

Dax menekankan keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga juga menjadi pertimbangan keberadaan TNI yang juga memiliki fungsi untuk melakukan penegakan hukum.

"Di Nduga sudah jelas ada KKB yang baik secara langsung melakukan aksi maupun propaganda melalui media sosial dan menyatakan ingin melepaskan diri dari NKRI, itu sudah ancaman langsung terhadap kedaulatan negara," tuturnya.

Berdasarkan fakta-fakta itulah NI tetap menempatkan pasukannya di Nduga.

Terkait pernyataan yang mengatakan masyarakat Nduga ketakutan dengan keberadaan pasukan TNI, ia membantahnya.

• Soal Permintaan Tarik TNI/Polri dari Nduga, Ketua DPR: Masalah Ini Perlu Pembicaraan Lebih Lanjut

Menurut dia, Keberadaan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti atau menyakiti hati rakyat, tetapi pertimbangannya adalah melindungi rakyat Indonesia.

Justru Dax mempertanyakan posisi bupati Nduga yang seharusnya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahan dan mensukseskan pembangunan.

"Mungkin publik bisa menilai sudah berapa kali bapak bupati meminta TNI/Polri menarik pasuka. Namun, ada pertanyaan kenapa beliau tidak pernah menyerukan untuk TPN OPM meletakan senjata dan menyerahkan diri, ini kan jadi pertanyaan," katanya. 

Ia mengingatkan untuk menangani masalah di Nduga bukan hanya pekerjaan TNI dan Pemda saja, tapi semua instansi pemerintah.

• Tanggapan Polri soal Permintaan Bupati Nduga agar TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya