Kerusuhan di Papua

Tri Susanti Tersangka Kasus Papua Ajukan Penangguhan Penahanan, Sang Suami Jadi Jaminan

Kuasa hukum Tri Susanti, korlap aksi protes di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Jatim.

Tri Susanti Tersangka Kasus Papua Ajukan Penangguhan Penahanan, Sang Suami Jadi Jaminan
(KOMPAS.COM/A. FAIZAL)
Sahid (tengah) Ketua Tim Kuasa Hukum Tri Susanti 

TRIBUNPAPUA.COM, SURABAYA - Kuasa hukum Tri Susanti, korlap aksi protes di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Jatim.

Sang suami menjadi jaminan atas penangguhan penahanan tersebut.

Sahid, ketua tim kuasa hukum Tri Susanti mengatakan, kliennya adalah salah satu tulang punggung keluarga selain suaminya.

"Kedua anaknya juga masih kecil dan masih membutuhkan kehadiran fisik ibunya. Yang menjadi penjamin penangguhan penahanan suaminya sendiri," terang Sahid, Kamis (5/9/2019).

Tersangka Kasus Ujaran Kebencian Tentang Papua Mengaku Menyesal, Akui Tersulut Emosi soal OPM

Sahid sendiri mengaku heran atas penahanan yang dilakukan penyidik polisi kepada kliennya. Sebab, pasal yang dijeratkan, yakni Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tidak menyaratkan kliennya untuk ditahan.

"Jadi saya rasa terkesan penahanannya dipaksakan," ujarnya.

Jika upaya hukum penangguhan penahanannya gagal, pihaknya masih memikirkan untuk mengajukan praperadilan atas status tersangka Tri Susanti.

Tri Susanti, korlap aksi di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jatim. Dia dijerat pasal berlapis dari pasal tentang ujaran kebencian hingga berita bohong.

Malam Ini, Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dan Prabowo Subianto Akan Bertemu Bahas soal Papua

Setidaknya dia dianggap melanggar 6 pasal dalam 3 peraturan perundangan. Ketiga peraturan perundangan itu adalah undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

UU Nomor 1 tahun 1946 itu adalah UU pertama kali ditandatangani oleh Presiden ke-1 RI Soekarno. Hingga saat ini peraturan itu masih dipakai untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks.

Sementara keenam pasal yang disangkakan adalah Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, selanjutnya pasal 160 KUHP. Selain itu juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1946, serta pasal 15 undang-undang yang sama.

(Kontributor Surabaya, Achmad Faizal)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tri Susanti Ajukan Penangguhan Penahanan, Suami Jadi Jaminan"

Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved