ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Kerusuhan di Papua

Dituduh Halangi Kuasa Hukum Bertemu Kliennya Tersangka Pengibar Bintang Kejora, Ini Pembelaan Polisi

Polda Metro Jaya dilaporkan oleh sejumlah LSM dan advokat ke Kompolnas terkait dugaan menghalang-halangi enam tersangka pengibar bintang kejora.

Editor: Sigit Ariyanto
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/2/2018). 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya dilaporkan oleh sejumlah LSM dan advokat ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait dugaan menghalang-halangi enam tersangka pengibar bendera bintang kejora untuk bertemu kuasa hukumnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pendampingan kepada enam tersangka tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia menjelaskan pendampingan terhadap tersangka makar memang berbeda dengan pendampingan terhadap tersangka kasus lain.

"Kasus makar terhadap enam tersangka itu bukan kasus biasa, tetapi kasus yang berkaitan dengan keamanan negara maka pendampingan kuasa hukum sesuai dengan Pasal 115 KUHAP Ayat 2, maka kuasa hukum hanya melihat dari jauh," ujar Argo, ketika dikonfirmasi, Jumat (20/9/2019).

Merasa Dihalang-halangi Temui Kliennya, Kuasa Hukum 6 Mahasiswa Papua Mengadu ke Kompolnas

Di sisi lain, ia menegaskan pula kepolisian sudah menyertakan surat penangkapan saat keenamnya ditahan.

Selain itu, Argo mengatakan kuasa hukum keenam tersangka juga tetap harus mematuhi peraturan ketika mengunjungi tahanan.

"Terhadap kunjungan tahanan ada SOP atau aturannya yaitu hari Selasa dan Jumat. Jam kunjung tahanan juga ada aturannya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Tim kuasa hukum enam mahasiswa Papua yang ditahan di Mako Brimob terkait pengibaran bendera bintang kejora di Istana Negara, melaporkan Polda Metro Jaya ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Tangkap Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora, Polisi Klaim Pakai Cara Humanis

Tigor Hutapea, salah satu kuasa hukum mahasiswa tersebut, melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

Ia merasa dirinya dihalang-halangi oleh kepolisian saat hendak menemui kliennya yang ditahan di Mako Brimob, Kepala Dua Depok.

"Jadi kita sulit untuk bisa berdiskusi dengan enam mahasiswa Papua itu dalam rangka melihat kasusnya," ujar Tigor, di Kantor Kompolnas, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Ia memaparkan bahwa halangan dari kepolisian itu aalah satunya seperti pembatasan waktu bertemu dengan keenam mahasiswa Papua tersebut. Pun demikian dengan jumlah tim kuasa hukum yang diperbolehkan berkunjung.

"Kami melihat itu seperti upaya menghalang-halangi. Biasanya kita nggak seperti itu kalau mau ketemu dengan klien kita. Walaupun memang karena ini masalah keamanan negara dibatasi cuma Selasa dan Kamis gitu, tapi ketika hari Selasa kami mau masuk bertemu klien kami juga tidak bisa," kata dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Polda Metro Jaya: Pendampingan 6 Tersangka Pengibar Bendera Bintang Kejora Sudah Sesuai Aturan

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved