Revisi UU KPK

KPK Pastikan Bakal Tetap Tangkap Para Koruptor Meski UU Versi Revisi Mulai Berlaku Hari Ini

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.

KPK Pastikan Bakal Tetap Tangkap Para Koruptor Meski UU Versi Revisi Mulai Berlaku Hari Ini
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Empat pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata berfoto bersama di ruangan konferensi pers KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang disahkan Rapat Paripurna DPR pada 17 September lalu resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/2019), meski tak ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasal 73 Ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.

KPK bakal tetap meningkatkan penanganan korupsi ke tahap penyidikan atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) termasuk kasus-kasus di tingkat penyelidikan yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup.

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi misalkan besok ada kasus yang misalkan tapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT ya akan dilakukan OTT," ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) malam.

KPK sebelumnya menyebut terdapat 26 poin UU KPK baru yang dikhawatirkan melemahkan bahkan melumpuhkan lembaga antirasuah.

UU KPK Berlaku Hari Ini, Gerindra Tunggu Sikap Presiden Jokowi: Kami dalam Posisi Tak Mengintervensi

Salah satunya, pemangkasan kewenangan melakukan penyadapan yang selama ini menjadi salah satu 'senjata' KPK untuk melakukan OTT.

Dalam UU hasil revisi, penyadapan dilakukan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas dan mempertanggungjawabkan penyadapan kepada Dewan Pengawas.

Selain itu, hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika dan jika tidak dilakukan pejabat dan/atau barang siapa yang menyimpan hasil penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya bagian yang mengatur bahwa pimpinan KPK adalah penanggungjawab tertinggi di KPK serta pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

Ali Ngabalin Ungkap Alasan Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK dalam Seleksi Menteri

Halaman
123
Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved