Revisi UU KPK

KPK Pastikan Bakal Tetap Tangkap Para Koruptor Meski UU Versi Revisi Mulai Berlaku Hari Ini

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan, KPK tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Empat pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata berfoto bersama di ruangan konferensi pers KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) 

Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi (Perkom) untuk mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya UU KPK yang baru.

Termasuk mengenai Dewan Pengawas yang belum dibentuk saat ini serta pihak yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) karena pimpinan KPK nantinya bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

"Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku kan, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan in case nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam Perkom itu," kata dia.

Agus mengatakan, di dalam Perkom tidak hanya menyangkut pihak yang berwenang menandatangani sprindik.

Dikatakan, di dalam Perkom tersebut terdapat sejumlah poin lainnya untuk mengantisipasi berlakunya UU KPK baru.

Siap Dukung Penuh jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, PKS: Bola Ada di Tangan Presiden

Termasuk menyangkut Pasal 70C UU baru yang menyebutkan, "Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini".

"Isinya banyak. Yang terkait implikasi dari berlakunya UU KPK apa saja, di Perkom itu ada. Itu merinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah Sprindik tapi banyak hal yang diatur," ujar Agus.

Agus mengatakan, hingga saat ini Perkom tersebut belum ditandatangani pimpinan.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemkumham) untuk memastikan berlakunya UU tersebut.

Hal ini lantaran di dalam UU tersebut masih terdapat sejumlah kejanggalan, salah satunya kesalahan ketik atau typo mengenai batas usia pimpinan KPK.

Desak Perppu KPK, BEM SI Pastikan Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Depan Istana Siang Ini

Halaman
123
Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved