Jokowi Mulai Seleksi Lima Sosok Calon Anggota Dewan Pengawas KPK, Siapa Saja?

TRIBUNPAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menseleksi lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berdasarkan perkembangan mutakhir soal Dewan Pengawas KPK, sedang diproses. Presiden tentu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, memproses nama nama tertentu yang diusulkan oleh pihak-pihak, banyak pihak," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Dalam menseleksi usulan nama tersebut, kata Fadjroel, Presiden Jokowi juga turut meminta pendapat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, kelompok agama, kelompok masyarakat, dan lain-lainnya.

"Terkait dengan nama-nama yang masuk di dalam Dewan Pengawas itu, tidak ada yang secara khusus disebutkan," ucap Fadjroel.

"Cuma tegas dikatakan, pada intinya bahwa sudah mendapatkan masukan dan pemerintah juga meminta masukan dari pihak pihak masyarakat," sambungnya.

Fadjroel yang saat ini masih menjabat Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero), menyampaikan penjaringan nama yang dilakukan Presiden dengan meminta masukan masyarakat, dengan harapkan dapat Dewan Pengawas yang berkualitas.

• Kata Pengamat Jika Ahok atau Antasari Azhar Jadi Dewas Pengawas KPK: Harus Diisi yang Tidak Berkasus

"Presiden berharap Dewan Pengawas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak. Sehingga ini bisa menjadi wakil dari masyarakat, pemerintah betul-betul pro terhadap penegakkan antikorupsi di Indonesia," papar Fadjroel.

Jangan Pilih Kader Parpol

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk langsung orang yang akan mengisi jabatan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pakar tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengingatkan agar Dewan pengawas KPK berasal dari tokoh-tokoh yang netral, independen, tidak terbebani kepentingan golongan atau kelompok.

Bahkan, Yenti menyarankan Jokowi tidak memilih mereka dari partai politik untuk duduk sebagai dewan pengawas KPK.

"Yang bersangkutan harus orang yang netral, independen, tidak terbebani kepentingan golongan, kelompok. Bukan dari parpol. Dan memenuhi syarat-syarat lain yang diatur UU KPK tersebut," ujar mantan ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (3/11/2019).

Dewan pengawas KPK juga menurut dia, harus diisi tokoh yang punya rekam jejak yang sesuai dengan fungsi dewan pengawas, berintegritas, memahami tentang UU KPK, UU Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) dan Hukum Acara Pidana.

"Selain itu mereka harus tahu tata kelola manajerial KPK. Selain itu juga harus tahu tentang anggaran pengadaan dan lainnyam" jelasnya.

Bisa Pilih Mantan Komisioner KPK

Di sisi lain, peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyarankan Jokowi memilih mantan komisioner KPK menjadi dewan pengawas lembaga antirasuah.