ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Saat Mahfud MD Diprediksi Maju Pilpres 2024 dengan Anies Baswedan, Prabowo Maju dengan Puan?

Mahfud MD telah resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemananan (Menkopolhukam) untuk periode 2019-2024.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019). Menurut rencana, presiden Joko Widodo akan memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik hari ini usai dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Lebih lanjut, Rian menyinggung tentang ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold).

"Indonesia juga beragam, Indonesia terlalu beragam, enggak mungkin cuma bisa 2 pasang doang, 3 atau 4 (pasang) lah, presidential threshold enggak usah ada lah menurut gue mah, ah elah bos," terang Rian.

Pandji lantas mengungkapkan pendapatnya.

"Itu mah president threshold itu diusahakan untuk mempertahankan Pak Jokowi dalam kekuasaan," ucap Pandji sambil menyembunyikan wajah di balik bahu Faldo.

"Saya no comment," kata Rian.

Faldo pun membenarkan ucapan Pandji.

"Itu Bang Pandji akan bertanggungjawab, tapi kan gosipnya memang begitu," ucap Faldo.

Simak video selengkapnya berikut ini menit 16.17:

Prediksi Rocky Gerung soal Hubungan Prabowo dan Mahfud MD

Pengamat politik, Rocky Gerung mengometari adanya jabatan Menteri Koordinator (Menko) dalam susunan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan Menko bertugas untuk mengkoordinasi, menyinkronkan sejumlah kementerian dalam bidang tertentu.

Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung menilai bahwa presiden tidak ingin langsung bertanggung jawab dengan kebijakan menterinya.

"Itu menandakkan presiden enggak mau bertanggung jawab langsung kesalahan kebijakan menterinya karena itu dia kasih buffer itu, kasih bemperlah kalau enggak buat nanti diveto tuh," jelas Rocky Gerung.

Namun, adanya kebijakan tersebut bisa saja disalahgunakan oleh menterinya.

"Akibatnya nanti si menteri ini akan, biasa begitu dapat hak yang melampaui kewenangannya dia juga akan menggunakan itu melampaui kepentingan administrasi atau birokrasi dia akan pakai itu menghasilkan politik baru," ungkapnya.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved