Bupati Pegunungan Bintang Nilai Pemekaran Provinsi Papua Selatan Jadi Solusi Percepat Pembangunan

TRIBUNPAPUA.COM - Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka menilai, pemekaran Provinsi Papua Selatan, merupakan solusi yang tepat.

Hal itu bertujuan mempercepat pembangunan.

Dia menginginkan kabupaten yang dipimpinnya itu masuk ke Papua Selatan.

• Sebut Pemekaran Papua dari Awal Sudah Salah Kaprah, Ini Kata Wagub Papua Klemen Tinal

"Kami di Papua, khusunya Pegunungan Bintang, kami lihat dari letaknya lebih dekat dengan Papua Selatan, ketimbang ke Papua Tengah. Karena ada sejumlah hal yang mendasari itu, akses yang sudah terbangun jalan darat dari Merauke-Bovendigoel-Oksibil," ujarnya di Jayapura, Senin (11/11/2019).

Dia mengatakan, pusat pemerintahan dan dunia usaha yang selama ini masih terpusat di Jayapura, bisa dibagi apabila pemekaran Papua Selatan direalisasikan.

Merauke, lanjutnya, akan menjadi pusat pemerintahan dan bisnis untuk kawasan Papua Selatan.

• Papua Segera Dimekarkan, Wagub Jabar: Kami Orang Jawa Barat Merasa Cemburu

Hal itu akan merubah rute perjalanan utama dari Oksibil-Jayapura yang harus melewati medan yang sangat berbahaya.

"Kami ini ke Jayapura harus melewati pegunungan tinggi dan cuaca yang selalu berubah. Ini yang selalu membuat banyak pesawat jatuh, sehingga masyarakat sudah trauma," tuturnya.

"Faktor itu membuka ruang untuk kami bisa bergabung ke sana."

Costan memastikan aspirasi tersebut akan segera ia sampaikan ke masyarakat melalui DPRD Pegunungan Bintang.

• Mewanti-wanti soal Pemekaran Papua, Gubernur Lemhanas: Jangan Bertindak seperti Kolonial

Terlebih, untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan, saat ini baru ada 4 kabupaten, yaitu Merauke, Boven Digoel, Asmat dan Mappi. 

"Jika masyarakat setuju ya kami bisa bergabung. Karena tambah kami sudah pas lima dan bisa memenuhi syarat untuk terbentuk satu provinsi," kata Costan.

Terkait ada tokoh-tokoh yang menolak usulan pemekaran di Papua, ia memandang hal tersebut sebagai sebuah dinamika yang tidak bisa dihindari.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.

• Majelis Rakyat Papua: Keliru kalau Sekarang Pejabat-pejabat setelah 2 Periode Lalu Bicara Pemekaran

"Tapi kalau mau, Pemerintah Pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelejen," ujar Ketua MRP Timotius Murib.