Prabowo dan Fraksi PDIP Debat soal Keterbukaan Anggaran Kemenhan, Pengamat Militer: Publik Mau Tahu

TRIBUNPAPUA.COM - Pengamat Militer sekaligus Direktur Imparsia, Al Araf menyayangkan rapat perdana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan Komisi I DPR RI yang diselenggarakan secara tertutup, Senin (11/11/2019).

Diketahui, rapat Mehan dengan Komisi I DPR RI sempat dilaksanakan secara terbuka.

Namun, terdapat sesi rapat yang digelar tertutup, terkait dengan rincian anggaran Kementerian Pertahanan (kemenhan). 

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne, Al Araf menilai pemaparan visi dan misi Menhan belum seutuhnya sejalan dengan kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat oleh presiden.

• Soal Prabowo yang Berdebat dengan Anggota Fraksi PDIP, Fadli Zon: Itu Kesalahpahaman Saja

"Kalau saya lihat tadi ini belum satu rangkaian dengan kebijakan umum pertahanan negara."

"Misalkan, di dalam kebijakan umum pertahanan negara yang dibuat presiden, pada bagian akhir penutup itu dijelaskan bahwa dalam sektor pertahanan penting untuk melakukan pengawasan eksternal dan internal," terang Al Araf.

Lantas, ia menyinggung soal transparansi sang menteri.

"Dalam pengawasan eksternal dan internal harus ada upaya transparasi dan akuntabilitas dalam proses anggaran sampai dalam proses kebijakan," jelas Al Araf.

Al Araf juga menyinggung soal perdebatan yang sempat terjadi antara Prabowo Subianto dengan sejumlah anggota Komisi I DPR RI.

Diketahui dalam rapat perdana tersebut, sejumlah perwakilan fraksi partai politik meminta Prabowo Subianto untuk memaparkan rincian anggaran Kemenhan yang mencapai Rp 131 triliun.

Namum, pimpinan rapat Meutya Viada Hafid, serta Prabowo Subianto menolak hal tersebut dengan alasan rahasia negara.

• Rapat Perdana Prabowo dan Komisi I DPR yang Diwarnai Perdebatan dengan Fraksi PDIP

"Nah, perdebatan tadi dalam fungsi pengawasan yang dilakukan DPR harusnya juga bisa masuk wilayah tentang anggaran," ucap Al Araf.

Lebih lanjut ia menyebutkan, keterbukaan tentang rincian anggaran Kemenhan juga perlu diketahui publik.

"Paling tidak publik bisa mengetahui berapa presentase anggaran pertahanan dan diarahkan ke mana saja. Tetapi kan tadi ditutup," ujar Al Araf.

Al Araf pun tak memungkiri bahwa dirinya cukup menyayangkan hal tersebut.