Soal Tito Karnavian Belum Keluarkan Izin Perpanjangan FPI, Sufmi Dasco: Mendagri Punya Parameter
Mendagri Tito Karnavian memiliki wewenang dalam perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memiliki wewenang dalam perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI).
Selain itu Tito juga dinilai memiliki parameter untuk menilai kelayakan FPI diperpanjang atau tidak.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
• Mahfud MD Beri Kabar soal Surat Izin Perpanjangan FPI: Ada Permasalahan, Tak Bisa Dikeluarkan
Melansir Kompas.com, Dasco mengatakan Tito memiliki kewenangan yang tidak bisa diintervensi.
"Mendagri itu juga punya parameter sendiri yang mungkin sedang dikaji. Nah nanti kita lihat seperti apa. Itu adalah kewenangan dari Pak Tito selaku Mendagri," ucapnya.
Ia menyebut, DPR juga tidak akan melakukan intervensi terkait perpanjangan izin FPI.
"Nanti kita sama-sama liat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Dasco juga meminta adanya kajian bersama dari Mendagri Tito, dengan Menteri Agama Fachrul Razi.
Hal itu terkait AD/ART FPI yang sebelumnya dipersoalkan Tito.
"Nah kemudian ada di dalam AD/ART itu yang mungkin harus disinkronisasi atau kemudian dikaji oleh Kemendagri dan masing-masing, mari sama-sama hormati dan kita lihat," ujarnya.
• Soal Perpanjangan Izin FPI, Mahfud MD: Ada Permasalahan Jadi Tak Bisa Dikeluarkan Sekarang
Dasco juga menyebut mantan Kapolri tersebut akan mengambil keputusan tepat terkait SKT FPI.
Publik diminta Dasco untuk menerima apapun keputusan yang nantinya akan diambil Tito.
"Kalau kami, sepanjang itu rekomendasi sudah terpenuhi ya, kita lihat. Tentang kajian-kajian yang ada, ya kita persilakanlah ambil jalan yang terbaik untuk semua pihak," pungkasnya.
Persoalkan NKRI Bersyariah
Dikabarkan sebelumnya, Tito menyebut perpanjangan SKT FPI memakan waktu yang lebih lama.
Hal itu terkait beberapa masalah pada AD/ART ormas itu.
Tito menyebut, di dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.
"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah.
Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?" kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
• Ketua DPR Puan Maharani Bantah Isu Pemerintah Takut dengan FPI: Pelarangan Ada Aturannya
Tegakkan Hukum Sendiri
Lebih lanjut, Tito menyebut dalam AD/ART FPI terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan).
Menurutnya, FPI terkadang menegakkan hukum sendiri.
Misalnya menertibkan tempat-tempat hiburan maupun atribut perayaan agama.
Tindakan semacam itulah yang dikhawatirka oleh Tito.
Maka dari itu, perlu penjelasan lebih lengkap terkait hisbah yang dimaksud FPI.
"Dalam rangka penegakan hisbah. Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan sistem hukum Indonesia, enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri," ujarnya.
Kemudian, mengenai visi-misi FPI, disebut pula soal pengamalan jihad.
Tito mengatakan, jihad memiliki banyak arti sehingga tafsiran masyarakat bisa beragam.
• Jubir FPI Ungkap Alasan Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang ke RI: Ada Permintaan Intelijen Kerajaan Saudi
Tanggapan Mahfud MD
Sementara itu Menko-Polhukam Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam ( FPI).
Dilansir melalui Kompas.com, Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.
"Sudah diumumkan kan (menurut Informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud kepada wartawan di Auditorium Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Jumat (29/11/2019).
Pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI dibenarkan Mahfud MD.
"Iya. Ya itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya itu saja," kata dia.
Mahfud meminta publik untuk menunggu keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, surat rekomendasi perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) telah dia serahkan kepada Kemendagri.
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Dian Erika Nugraheny)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Surat Perpanjangan Izin FPI Tak Kunjung Terbit, Dasco Ahmad: Tito Karnavian Punya Parameter
