ICW Soroti Gibran dan Bobby yang Maju Pilkada: Ceritanya Mungkin akan Beda saat Jokowi Tak Berkuasa
Istilah dinasti politik belakangan ini muncul kembali setelah anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk maju Pilkada 2019.
TRIBUNPAPUA.COM - Istilah dinasti politik belakangan ini muncul kembali setelah anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk maju Pilkada 2019.
Diketahui Gibran Rakabuming Raka akan maju dalam pemilihan Wali Kota Solo.
• Merasa Wajar Bobby Nasution dan Gibran Maju Pilkada, Politisi PDIP: Kalau Nepotisme, Terlalu Jauh
Sementara, sang menantu Jokowi, Bobby mantap berjuang menjadi calon Wali Kota Medan.
Menyoroti hal tersebut, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz menuturkan yang paling menonjol dan krusial ialah berbicara soal momen.
Pernyataan ini disampaikannya dalam program Sapa Indonesia Malam, yang dilansir Tribunnews dari kanal YouTube Kompas TV, Senin (9/12/2019).
Secara kebetulan, Gibran dan Bobby maju dalam pemilihan kepala daerah tahun depan saat Jokowi menjabat sebagai presiden.
"Ini menjadi isu diskursus saat mereka mencoba masuk kegelanggang politik, saat Pak Jokowi masih menjadi presiden yang berkuasa," ujar Donal.
"Ceritanya mungkin akan berbeda ketika Pak Jokowi tidak lagi berkuasa, baru mereka masuk ke gelanggang politik," imbuhnya.

Menurutnya, isu dinasti politik maupun tudingan nepotisme tidak akan muncul jika Bobby dan Gibran mencalonkan diri sesudah Jokowi menjadi presiden.
Di sisi lain, dalam panggung politik, banyak tokoh yang pernah menempatkan anggota keluarganya di kursi pemerintahan.
• Resmi Gandeng Paundra Cucu Bung Karno Dampingi Gibran di Pilkada Solo, Gerindra: Beliau Siap
Dinasti politik ini dapat dilihat sejak zaman kepemimpinan Soeharto.
Pada era sekarang, majunya anak dan menantu Jokowi memunculkan persepsi terkait pentingnya kekeuasaan untuk dipertahankan bagaimanapun caranya.
Menurut Donal, era Soeharto dengan Jokowi memiliki perbedaan dalam desain demokrasinya.
"Memang pada waktu itu, desain demokrasinya berbeda," ujar Donal.
Mengingat era Soeharto memiliki otoritas untuk dapat menunjuk secara langsung.