Fahri Hamzah Tanyakan soal Kebijakan UN Nadiem: Bagaimana Presiden yang sama Ambil 2 Keputusan Beda?

TRIBUNPAPUA.COM - Beragam tanggapan muncul seusai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar" di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Satu di antaranya adalah mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga turut berkomentar terkait digantinya ujian nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

• PDIP Ingatkan Nadiem Makarim soal Hapus Ujian Nasional: Kan yang Kena Pak Jokowi Juga

Dalam cuitannya di akun twitter pribadinya dan dirangkum Kompas TV, Fahri menilai hal itu tidak sesuai dengan visi Presiden Jokowi.

"Pertanyaan saya, bagaimana Presiden yang sama mengambil dua keputusan yang berbeda? Katanya nggak ada visi menteri? Yang ada hanya visi Presiden, nah Presiden kan sama?" tulis Fahri.

"Tidak mudah memang, dan pak menteri masih muda. Tapi bapak juga diberi kesempatan oleh bangsa ini melalui presiden agar berkarya yang terbaik," tulisnya lagi.

Disitu, Fahri coba memberikan masukan agar Mendikbud melakukan yang terbaik dan tidak melibatkan diri dalam debat berulang-ulang.

"Kerjakan saja apa yang terbaik bisa dipersembahkan. Saya yakin pak menteri dan jajarannya sebagai tim bisa karena saya orang kampung, menulis ini di kampung," ujar Fahri di akunnya itu.

Bahkan Fahri juga mengatakan seakan di depan sebuah sekolah yang nampak rapuh karena tak datang kabar baik dan hawa segar kepada mereka (orang kampung).

"Perdebatan kalian di pusat bikin pesimis, itu suara hati mereka," imbuh Fahri. Fahri berharap, Nadiem Makarim bisa membuat orang kampung optimis, senyum sekolah dan anak didik di seluruh negeri serta memudahkan hidup guru yang susah.

• Andre Rosiade Apresiasi Langkah Erick Thohir: Jangan Lagi Pensiunan BUMN Dikasi Jabatan

Harapan lain, Menteri Nadiem mampu membuat jembatan teknologi agar anak bangsa tidak lagi mengalami kesulitan namun menjadi cerdas sesuai amanah Pembukan UUD. "Ada uang, ada ruang, apa lagi? Tulislah sesuatu yang akan jadi kebangggaan Ibu Pertiwi," tulis Fahri Hamzah dalam akunnya tersebut.

Ingatkan Nadiem Makariem

 Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Putra Nababan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tidak main-main dalam mewacanakan penghapusan Ujian Nasional.

Putra khawatir bila penghapusan UN dianggap gagal maka akan ikut merusak reputasi Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan.

• Komisi X DPR Ingatkan Nadiem soal Ujian Nasional: Jangan Sampai Siswa Kita Jadi Kelinci Percobaan

"Jangan sampai kebijakan yang populis ini nanti mendadak ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah (kader) partai pengusung Pak Jokowi, PDI Perjuangan, kita nggak mau yang kena nanti Pak Jokowi gitu loh," kata Putra diskusi bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).

Oleh sebab itu, Putra meminta Kemendikbud menyerahkan kajian yang matang dan komprehensif terkait wacana penghapusan UN ke Komisi X DPR.

Alasannya, wacana penghapusan UN harus dibarengi dengan perubahan aturan hukum, termasuk revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dibahas di DPR.

"Jangan sampai nanti sudah diputuskan, tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait dengan hukum," kata Putra.

Ia juga meminta Kemendikbud menyerahkan cetak biru di bidang pendidikan supaya kebijakan-kebijakan sektor pendidikan, termasuk Ujian Nasional, tidak ikut berubah seiring pergantian Mendikbud.

"Ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung," ujar Putra.

Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar".

• Nadiem Makarim Tegaskan Ujian Nasional 2020 akan Jadi yang Terakhir

Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Nadiem.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

(Kompas.com/  Ardito Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Fahri Hamzah "Semprot" Nadiem Terkait Penggantian UN dan "UN Dihapus, Politis PDI-P: Kita Nggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga..."