Kritik Kepemimpinan Anies Baswedan, Politisi Gerindra: Penuh dengan Fokus yang Tidak Jelas

Politisi Partai Gerindra Kamarussamad mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun terakhir.

Kritik Kepemimpinan Anies Baswedan, Politisi Gerindra: Penuh dengan Fokus yang Tidak Jelas
TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato pada acara Awarding Night Padmamitra+ Awards 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). Padmamitra Awards merupakan penghargaan pemerintah terhadap badan usaha yang telah menyelenggarakan CSR di bidang kesejahteraan sosial. 

TRIBUNPAPUA.COM - Politisi Partai Gerindra Kamarussamad mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun terakhir.

Kamarussamad menyebut, Anies banyak membuat kebijakan dan program, tetapi fokusnya tidak jelas.

"Saya lihat justru kepemimpinan Gubernur Anies ini penuh dengan fokus yang tidak jelas," katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).

Daftar 10 Top Person Media Massa 2019 versi Riset I2: Jokowi-Prabowo Bersaing, Posisi Anies Turun

Kamarussamad mencontohkan, salah satu langkah maju Anies adalah menggelontorkan banyak insentif untuk guru-guru mengaji.

Namun pada saat bersamaan, ada seorang nenek warga Koja, Jakarta Utara, yang menggendong almarhum cucunya ke rumah sakit karena tidak tersedia ambulans.

Peristiwa yang terjadi pertengahan September 2019 itu mencerminkan minimnya fasilitas dasar kesehatan untuk masyarakat Jakarta.

"Di aspek pendidikan dia maju, tapi di aspek pelayanan kesehatan dia terabaikan, ada sesuatu yang missed di situ," ujar Kamarussamad.

Senyum Anies Baswedan saat Ditanya soal Jokowi yang Komentari Banjir Jakarta: Cukup Ya

Selain itu, peristiwa kesalahan penyusunan anggaran berupa pembelian lem Aibon yang berujung pada pemberhentian sejumlah pelaksana harian (PLH) di pemda DKI, juga dinilai sebagai kesalahan Anies.

Sebab, menurut Kamarussamad, gubernurlah yang mendapat kuasa penggunaan anggaran.

Sedangkan para PLH merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan kebijakan sesuai arahan gubernur.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved