TRIBUNPAPUA.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah bisa membuka kerja sama dengan negara mana pun termasuk China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dekat perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

• Moeldoko Sebut Pemerintah Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan China Kelola ZEE Natuna

"Ada salah satu ayatnya mengatakan bisa saja di ZEE itu kerja sama yang penting ada ikatan kerja sama. Bukan hanya dengan (China), dengan siapapun," ucap Moeldoko, Sabtu (11/1/2020).

Moeldoko menjelaskan sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Mantan Panglima TNI ini menilai Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

Sehingga, lanjut ‎Moeldoko, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

• Minta Masuknya Kapal China ke Natuna Tak Dianggap Sepele, Nelayan: Tak Boleh Ada Negosiasi

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa disegera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana. Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," tambah Moeldoko.

Seperti diketahui hubungan Indonesia dan China memanas di perairan Natuna sejak beberapa waktu yang lalu.

Karena, kapal-kapal China berlayar di wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna, Kepulauan Riau.

Kemenlu sempat melayangkan nota protes kepada pemerintah China.

Namun, tidak digubris. Pemerintah China mengklaim kawasan yang dilalui kapalnya merupakan wilayah traditional fishing ground.

Presiden Joko Widodo turut ambil sikap.

Dia bersama sejumlah petinggi negara mendatangi perairan Natuna menaiki KRI Usman Harun.

Jokowi menegaskan kapal China tidak melalui laut teritorial, tetapi ZEE Indonesia.

Prabowo: Kita Cool Saja

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut pemerintah Indonesia bisa saja melakukan negosiasi dengan pemerintah China jika nelayan dari negeri tirai bambu itu hendak mengambil sumber daya alam di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

"Kalau eksploitasi ikan atau mineral (di ZEE) itu harus kerja sama, harus izin kita," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita cool saja selalu saya katakan."

• Menhan Prabowo Tanggapi Santai Kritikan yang Sebut Dirinya Tak Tegas soal Natuna

Prabowo mengatakan, ZEE berbeda dari wilayah teritorial RI.

Wilayah teritorial berada 12 mil dari lepas pantai.

Perairan yang berada lebih luar dari batas teritorial itu disebut sebagai ZEE Indonesia.

Menurut Prabowo, kapal dari negara mana pun bebas melintas di wilayah ZEE Indonesia.

Namun, negara lain harus bekerja sama dengan Indonesia jika ingin melakukan eksploitasi di ZEE.

• Prabowo Dinilai Tak Galak ke China soal Natuna, Fadli Zon: Pak Menhan Realistis

Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati.

Oleh karena itu, Prabowo meminta semua pihak untuk tidak memanaskan situasi terkait keberadaan kapal ikan China yang sempat masuk wilayah ZEE Indonesia.

"Ya kan jelas beliau sudah katakan kedaulatan harga mati. Tapi kita, jangan kita panas-panasin ya," kata Prabowo.

Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

• Soal Natuna, Ali Ngabalin: Ente Punya Kekuatan Apa untuk Perang dengan China?

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Terakhir, Presiden Joko Widodo turut ambil sikap.

• Cerita Nelayan Perang Semalaman dengan Kapal Asing di Natuna: Saya Ketakutan, Enggak Ada Pengaman

Dia bersama sejumlah petinggi negara mendatangi perairan Natuna menaiki KRI Usman Harun.

Kepala Negara menegaskan kapal China tidak melalui laut teritorial, tetapi ZEE Indonesia.

(Tribunnews.com/ Theresia Felisiani) (Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Moeldoko Sebut Pemerintah Buka Kerja Sama dengan China di Natuna dan di Kompas.com dengan judul Prabowo: RI-China Bisa Negosiasi soal ZEE Natuna, Kita "Cool" Saja