Gibran Nilai Sindiran Megawati Tak Ditujukan kepada Dirinya: Saya Tak Lewat Pintu Belakang

Yogo mengatakan, masyarakat sudah bisa menilai siapa bakal calon wali kota Surakarta yang akan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP.

Puan, kata Yogo, juga telah memberikan klarifikasi bahwa kader PDIP yang mencalonkan sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah syaratnya harus menjadi anggota selama tiga tahun.

"Kemudian ditanggapi oleh Mbak Puan itu hak prerogatif DPP PDIP atau Ketum. Saya pikir ini juga pesannya sangat kuat," ujarnya.

"Bentuk dukungan. Kenapa justru Mas Gibran yang ditunjuk untuk mendampingi."

"Sepertinya memang sudah terbiasa. Menurut kami relawan, ini sinyal yang kuat sekali rekomendasi PDIP akan ke mana."

"Kami relawan menanggapinya dengan gembira dan semakin bersemangat karena tidak lama lagi kita akan memiliki calon kepala daerah," tambahnya.

• Gibran Maju Jadi Calon Wali Kota Solo, Politisi PDIP: Anak Presiden Masa Enggak Boleh Maju Pilkada?

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani mengatakan, DPP mempunyai hak prerogatif untuk memberikan rekomendasi kepada kader PDIP untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Puan menanggapi pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wali kota Surakarta di Pilkada Solo 2020.

"Ada mekanisme yang harus diikuti dan juga DPP partai mempunyai hak prerogatif memilih siapa calon yang akan diputuskan (maju Pilkada)," kata Puan, saat menghadiri acara Konsolidasi Tiga Pilar Partai Bersama Mbak Puan DPC PDIP Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (18/12/2019).

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Megawati Singgung Ada yang Minta Rekomendasi Via 'Pintu Belakang', Gibran : Tidak Tahu Itu Siapa dan di Kompas.com dengan judul Gibran Tanggapi Pidato Megawati soal Minta Rekomendasi: Saya Tak Lewat Pintu Belakang dan Puan ke Solo, Gibran Jemput di Bandara dan Temani Makan Soto