Jokowi Ingatkan Prabowo Tak Boleh Ada Mark Up Anggaran Kemhan: Harus Efisien, Bersih

"Dan itu sudah kami diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali. Banyak yang enggak tahu," kata dia.

Jokowi justru balik mengkritik pihak-pihak yang mengkritik Prabowo, yang merupakan rivalnya pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu.

"Kalau ada yang bertanya belum ngerti urusan diplomasi pertahanan," kata Jokowi.

• Respons Kritik PKS untuk Prabowo, Wasekjen Gerindra: Caper, Cari Perhatian

Hingga saat ini, tercatat sudah ada tujuh negara yang dikunjungi Prabowo.

Kritik kepada Prabowo sebelumnya datang dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu parpol yang mengusungnya pada Pilpres 2014 dan 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

"Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi."

• Gerindra Tanggapi Kritik PKS soal Kunjungan Kerja Prabowo ke 7 Negara: Itu Atas Perintah Presiden

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.

Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik," ujar Mardani.

"Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan."

Prabowo sebelumnya sudah memberi penjelasan bahwa kunjungannya ke luar negeri itu demi kepentingan negara, utamanya dalam hal alutsista.

"Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Kita harus pelajari alutsista yang ada," ujar Prabowo di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

• Reaksi Prabowo Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri: Memang Kita Butuh Keliling Kok

Menurut Prabowo, pemerintah perlu menjajaki peluang agar negara-negara lain mau menjual alutsista mereka kepada Indonesia.

"Kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli," ucapnya.

(Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Ingatkan Prabowo: Tak Boleh Ada "Mark Up" Anggaran