6 Gebrakan Jokowi hingga Hari Jadi ke 100 Pemerintahannya, Kabinet hingga Tagihan Omnibus Law
Pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin (27/1/2020).
lihat foto
Mereka yang dipilih antara lain Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
• Ikut Khawatir soal Virus Corona, Hotman Paris Minta ke Jokowi Stop Pesawat dari Cina Masuk Indonesia
5. Isu pemberantasan korupsi
Isu pemberantasan korupsi menjadi catatan buruk di akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Apalagi, saat itu pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.
Sejumlah hal yang menjadi sorotan antara lain kehadiran Dewan Pengawas yang dianggap memperlambat kinerja penindakan KPK.
Kritik lain terhadap revisi UU KPK adalah pegawai KPK yang akan menjadi ASN, juga kedudukan KPK yang dinilai tidak lagi independen.
Sejumlah aksi protes kemudian muncul untuk menentang revisi UU KPK, serta sejumlah isu lain seperti penolakan RKUHP, mendesak pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dan lainnya dalam tema #ReformasiDikorupsi.
Para demonstran dan sejumlah tokoh kemudian meminta Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK.
Jokowi juga pernah menyatakan untuk mempertimbangan penerbitan Perppu KPK. Namun, hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Perppu KPK tidak juga dirilis, dengan sejumlah alasan.
Di sisi lain, terobosan pemerintah terkait pemberantasan korupsi belum juga terlihat.
Rencana pemangkasan dan reformasi birokrasi pun belum terlihat hasil konkret hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
• Di Hari ke 100 Jokowi Jadi Presiden, Politisi Demokrat: Terlalu Sibuk Urusi Agenda Pelemahan KPK
6. Polemik politik, hukum, keamanan, dan HAM
Polemik lain dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia juga mewarnai 100 hari Jokowi-Ma'ruf.
Misalnya saja, rencana pemerintah untuk menerbitkan omnibus law yang diharapkan dapat memangkas keruwetan legislasi dikhawatirkan juga berdampak pada pelanggaran hak sipil bahkan hak asasi manusia.
Tidak hanya itu, omnibus law juga dikhawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan.
Selain itu, polemik lain yang muncul antara lain pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyebutkan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.
(Kompas.com/ Bayu Galih)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin..."
