Mahfud MD Beberkan Cara Bekerja Prabowo Subianto: Ada yang Ragu, Saya Bisa Cocok Enggak
Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan soal kerja samanya dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Mendengar pernyataan tersebut, Najwa Shihab sebagai pembawa acara program Mata Najwa lalu bertanya apakah Mahfud MD pernah memarahi Prabowo.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, dirinya belum pernah memarahi Prabowo Subianto.
Sebab, belum ada kesalahan yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan.
Namun, ia akan menegur Prabowo Subianto jika melakukan sebuah kesalahan.
"Tidak pernah. Karena memang belum ada kesalahan. Kalau ada saya marahi itu meskipun Pak Prabowo," imbuhnya.
• Wartawan Dikeroyok di Pinggir Jalan, Awalnya Dibuntuti Calo dari Dalam Satpas SIM Daan Mogot,
Kerja Sama Mahfud MD dengan Prabowo Subianto
Sebelumnya, Mahfud MD menerima kunjungan Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (13/12/2019) lalu.
"Saya baru saja menghadap Pak Menko Polhukam. Tentunya saya minta petunjuk. Ada beberapa masalah saya juga laporkan," ujar Prabowo, dikutip dari Kompas.com, Jumat (13/12/2019).
Pada laporannya itu, Prabowo mengatakan, ada persoalan mengenai alutsista atau alat utama sistem pertahanan yang dianggap mahal.
"Kita sedang me-review, mengkaji. Kita diperintah menegosiasikan kembali oleh Papak Presiden. Ya kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga kepentingan nasional," jelasnya.
• Fakta Baru soal Kasus Temuan Mayat di Selokan, Ditemukan Warga Awalnya Curiga Lihat Kerudung
Mahfud MD Yakin Prabowo Taat Aturan
Sebelumnya, sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD yakin Prabowo mampu bekerja sama dengan baik serta taat pada hierarki.
"Menhan yang sekarang, Pak Prabowo, itu taat azas, taat aturan dan taat struktur," ujar Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2019), dikutip dari Kompas.com.
Mahfud yaki jika Prabowo akan menjalankan visi misi Presiden Jokowi dalam bidang pertahanan.
"Kalau memang ada kebijakan Presiden yang disalurkan dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan Kemenko Polhukam, itu ya kementerian di bawahnya harus ikut," katanya.