Deretan Kebijakan Anies yang Bertentangan dengan Pemerintah Pusat: Normalisasi hingga Formula E

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Deretan Kebijakan Anies yang Bertentangan dengan Pemerintah Pusat: Normalisasi hingga Formula E
TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato pada acara Awarding Night Padmamitra+ Awards 2019 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). Padmamitra Awards merupakan penghargaan pemerintah terhadap badan usaha yang telah menyelenggarakan CSR di bidang kesejahteraan sosial. 

TRIBUNPAPUA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap silang suara atau pendapat dengan pemerintah pusat.

Tercatat ada sejumlah program dan keputusan yang berujung saling adu argumen antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Soal Izin Formula E, Ketua DPRD DKI Akui Kecewa pada Anies: Ini Pembohongan Publik

Mulai dari soal normalisasi, proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama, revitalisasi Monumen Nasional (Monas), hingga rute Formula E.

Di antara kebijakan-kebijakan itu, ada yang ditentang pemerintah pusat.

Berikut deretan kebijakan Anies yang ditentang pemerintah pusat:

1. Soal normalisasi

Salah satu hal yang jadi perbincangan di awal tahun 2020 adalah masalah banjir besar yang melanda DKI Jakarta.

Antisipasi banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pun dipertanyakan lantaran banyaknya wilayah yang terendam.

Meski demikian, Pemprov DKI dan pemerintah pusat justru berdebat tentang normalisasi yang masih terhenti atau naturalisasi yang harus diterapkan.

Diketahui, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperkenalkan istilah naturalisasi sebagai pengganti normalisasi sungai.

Soroti Kinerja Anies Tangani Banjir DKI, Pakar Tata Kota: Mohon Maaf Belum Terlihat

Halaman
1234
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved