Breaking News:

Virus Corona

Soal Perbedaan Data Pasien Corona DKI dan Pusat, BNPB: Kendala Teknis Aja Saya Kira

BNPB Agus Wibowo menyebut bahwa data pasien Covid-19 yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pemerintah daerah tidak sama.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
(Dok. BNPB)
Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 Achmad Yurianto saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020). 

TRIBUNPAPUA.COM - Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo menyebut bahwa data pasien Covid-19 yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan pemerintah daerah tidak sama.

Menurut dia, hal itu terjadi karena adanya kendala teknis.

"Saya bilangnya tidak sama antara data pusat sama data daerah. Itu masalah ada kendala teknis aja saya kira," kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (7/4/2020).

"Saya tidak pernah ngomong transparan atau enggak, tapi ngomongnya data pusat memang betul tidak sama jumlahnya," lanjut dia.

Soroti Data Korban Virus Corona, Karni Ilyas: Masa Data Nasional Lebih Kecil dari Data DKI

Kendala teknis yang dimaksud Agus itu adalah perbedaan waktu perbaruan data antara Kemenkes dengan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memperbarui data setiap jam 6 sore untuk kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara Kementerian Kesehatan memperbarui data setiap pukul 12 siang.

Itulah mengapa data antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah selalu berbeda.

"Kalau dari daerah ngirimnya jam 1 (siang) ya nggak masuk dalam data (Kemenkes) itu. Karena pemda meng-update-nya tiap jam 6 sore. Ya pasti beda, jumlah orangnya beda, jumlah yang meninggal beda," ujar Agus.

Meski ada perbedaan, Agus mengatakan, hal itu bukan suatu masalah.

Kenali 5 Kelemahan dari Virus Corona, Pahami untuk Menghidarinya

Masyarakat umum tetap diminta untuk mengacu pada data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Agus pun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada rencana penyamaan waktu perbaruan data. Sebab, menurut dia, data antara pusat dengan daerah tidak harus disamakan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved