ypmak
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Sindiran Refly Harun untuk Yasonna Laoly: Menteri Itu Pembantu Presiden, Gak Punya Visi Misi Sendiri

Refly Harun memberikan tanggapan mengenai pernyataan Menteri Hukum dan HAM Menkumham) Yasonna Laoly soal pembebasan narapidana korupsi.

Editor: mohamad yoenus
Kolase/Tribunnews.com/YouTube Indonesia Lawyers Club
Menkumham Yasonna Laoly (kiri), dan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun (kanan). Refly Harun mengkritik wacana pembebasan narapidana yang diicanangkan Yasonna Laoly. 

Lantas, ia mengkritik ucapan Yasonna yang juga sempat hadir di ILC.

Refly menyayangkan ucapan Yasonna yang menyebut narapidana yang tak memiliki uang tak layak mendapatkan justice collaborator (JC).

Justice collaborator (JC) merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengungkap kasus tertentu.

"Yang kedua, tadi ada pernyataan yang sangat menarik soal justice collaborator (JC) yang katanya 'Udahlah if you dont have any money  (Jika Anda tdak punya uang -red) ya enggak akan dapat JC'," kata Refly.

"Ini pernyataan yang sangat menurut saya yang sangat serius menurut saya yang disampaikan seorang menteri, bayangkan coba," tukasnya.

Simak video berikut ini menit ke-3.32:

 

Kabar Gembira dari Jokowi 

Kabar gembira datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan dampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (31/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa penerima kartu sembako akan diperbanyak.

Mulanya, Presiden Jokowi mulanya mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2020 akibat Covid-19 dinaikkan.

Refly Harun Sindir Pemerintah Seolah Kampanyekan Situasi Rusuh jika Lockdown: Mestinya Amankan

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun rupiah," ujar Jokowi.

Dari sekitar Rp 400 triliun tersebut, Rp 75 triliun digunakan untuk belanja dan memenuhi kebutuhan bidang kesehatan dalam menangani Virus Corona

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan," jelas Jokowi.

Kemudian, ia mengatakan bahwa APBN juga akan digunakan untuk perlindungan sosial maupun keringan perpajakan bagi rakyat.

"Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskankan bahwa restrukturisasi kredit juga dianggarkan bagi pengusaha kecil dan menengah.

"Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan usaha terutama usaha mikro, usaha kecil dan menengah," katanya.

Khusus anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak penerima manfaat.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved