Breaking News:

Mahfud MD Tegaskan Dana Otsus Papua Bakal Diperpanjang, Minta Pengawasan Diperketat

Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan penyaluran dana Otonomi Khusus untuk Papua.

(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD - Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan penyaluran dana Otonomi Khusus untuk Papua. 

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat secara virtual pada Selasa (30/3/2021).

Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat dan daerahnya itu tidak ada perubahan apapun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang,” kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (30/3/2021).

Mahfud juga menjelaskan dalam perpanjangan Dana Otsus tersebut pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, di antaranya sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua

Draft Revisi tersebut, kata Mahfud, saat ini telah diserahkan ke DPR.

Baca juga: Ada Aksi Demo Tolak Otsus di Lanny Jaya, Bupati Befa Yigibalom Geram: Mereka Difasilitasi Oknum

“Kita akan merevisi pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 pasal. Pasal 34 tentang dana dan pasal 76 tentang pemerkaran,”  kata Mahfud.

Sebagai realisasi Inpres No. 9 Tahun 2020, kata dia, Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No 20 Tahun 2020.

Peraturan tersebut tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Prov Papua Barat, dan membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini, kata Mahfud, pemerintah menilai pembangunan di Papua masih belum efektif.

Penyebabnya, kata dia, antara lain situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Baca juga: Ada Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua, Mahfud MD: Akan Kami Tindaklanjuti

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved