Breaking News:

Tokoh Merauke Dukung Pemekaran dan Pelaksanaan Otsus Papua: Itu Wajib Hukumnya

Tokoh masyarakat Kimaam Kabupaten Merauke, Papua, Paskalis Imadawa mendukung Otsus guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papua.

(Foto Paskalis)
Tokoh masyarakat Kimaam Kabupaten Merauke, Papua, Paskalis Imadawa 

TRIBUNPAPUA.COM - Tokoh masyarakat Kimaam Kabupaten Merauke, Papua, Paskalis Imadawa mendukung pemekaran daerah otonom baru dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papua.

"Daerah otonom baru, terkait wacana Provinsi Papua Selatan (PPS) itu wajib didukung, karena jangkauan Provinsi Papua ini sangat luas, tapi dengan pemekaran bisa mendekatkan pelayanaan kepada masyarakat. Dan saya pikir masyarakat Merauke butuh pemekaran kabupaten dan provinsi," kata Paskalis ketika dikonfirmasi TribunPapua.com dari Jayapura, Rabu (31/3/2021).

Sebagai tokoh masyarakat yang juga memahami dunia politik, Paskalis mengaku sedikit banyak tahu tentang perkembangan di tanah Papua terutama soal wacana pemekaran.

Baca juga: Ketua NU Papua: Insiden Bom di Makassar Mencederai Nilai-Nilai Kemanusian

"Dan wacana Provinsi Papua Selatan ini merupakan suatu kerinduan kami. Kapan kami bisa mendapatkan tugas perbantuan (pemberdayaan) dari pusat, kapan bisa kami terima itu? Saya kira tidak ada alasan kita menolak Provinsi Papua selatan, dan itu wajib hukumnya, harus masuk dalam waktu dekat," katanya.

Untuk itu, Paskalis meminta kepada pemerintah pusat, Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke untuk segera mendorong, sehingga proses pembentukan Provinsi Papua Selatan segera terwujud dengan harapan kehidupan masyatakat akan lebih baik.

"Mengingat selatan Papua ini luas, hanya empat kabupaten jika ada pemekaran kabupaten atau provinsi saya kira ini akan mempercepat pembantuan. Dan itu wajib diupayakan oleh pihak-pihak di Jakarta, di provinsi dan juga pada umumnya masyarakat di Kabupaten Merauke. Selatan Papua harus menerima ini karena itu cikal bakal orang asli Papua, agar kita bisa bergaining disana," katanya.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Dana Otsus Papua Bakal Diperpanjang, Minta Pengawasan Diperketat

Otsus

Yang berikutnya, kata dia, soal Otsus yang kehadirannya sebenarnya untuk mensejahterahkan orang asli Papua, namun belakangan ini berkembang isu penolakan padahal yang perlu dilakukan adalah evaluasi pelaksanaannya bukan menolak.

"Sebenarnya itu (tolak) tidak perlu dilakukan, yang kita harus kejar sekarang itu evaluasi Otsus. Dievaluasi, sehingga para pejabat jangan bermain di balik layar, pejabat dari Papua, mereka harus dievaluasi, kalau mereka ditemukan ada penyelewengan ada harus diseret, dihukum," katanya.

Evaluasi dan pembenahan pelaksanaan Otsus, tegas Paskalis adalah hal utama yang harus dilakukan.

Halaman
12
Penulis: Musa Abubar
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved