Gagasan KKB Papua Disebut Teroris Tuai Kritik, Ini Alasannya

Menurut Fatia, wacana redefinisi KKB sebagai organisasi teroris justru akan membuat situasi di Papua semakin memburuk.

Ia juga menilai, wacana mengelompokkan KKB dalam klasifikasi organisasi teroris adalah langkah yang terburu-buru serta berpotensi abuse of power.

"Kami melihat wacana tersebut hanya menjadi celah bagi negara untuk melegitimasi langkah TNI dalam keamanan domestik melalui UU Terorisme yang berakibat pada makin buruknya situasi di Papua," kata Fatia.

Batalkan wacana redefinisi

Sejalan dengan itu, Kontras mendesak pemerintah membatalkan wacana redefinisi KKB sebagai organisasi terorisme.

Wacana tersebut dianggap sebagai langkah emosional dan tidak memikirkan dampak-dampak yang terjadi ke depan.

Sebaliknya, pendekatan dengan metode stigmatisasi justru kian menyulitkan upaya menyelesaikan konflik di Papua.

"Pendekatan dengan metode stigmatisasi justru semakin menambah rumit persoalan dan tak akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan," ungkap Fatia.

Fatia mengatakan, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan pendekatan keamanan maupun dengan cara-cara militeristik yang kental akan kekerasan.

Hal ini bisa dimulai dengan menarik pasukan dari beberapa daerah di Papua. Pendekatan penyelesaian konflik pun harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh mengenai akar persoalan.

Baca juga: KKB Pimpinan Sabinus Waker yang Datang ke Puncak Papua Ada 75 Orang dan Bawa 30 Senpi

Menurut Fatia, pemerintah harus segera mencari titik temu dan membangun dialog dengan perwakilan representatif dan kredibel yang mewakili atau diakui oleh rakyat Papua.

"Pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada warga Papua untuk dapat menyuarakan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ICCPR sebagai ekspresi warga negara karena hal itu sebagai respons atas permasalahan ketidakadilan," terang Fatia.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat memperkuat komunikasi dengan seluruh elemen pemerintah daerah di Papua. Misalnya, gubernur, bupati, DPRD, Kapolda, Kapolres, tokoh masyarakat adat, pemimpin agama, hingga tokoh pemuda.

"Untuk duduk bersama mencari jalan keluar dan mencari format ideal jalan penyelesaian apa yang tepat dan menghentikan kekerasan yang telah terjadi berlarut-larut," imbuh Fatia.

Jangan gegabah