Breaking News:

Ketua MRPB Kembali Dipanggil Kejati Papua Barat, Diperiksa Selama 2 Jam

Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kembali memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

(Tribun-Papua.com/Safwan Ashari Raharusun)
Diduga ada oknum Majelis Rakyat Papua Barat melakukan korupsi, Kejaksaan Tinggi Papua Barat panggil sejumlah pimpinan. 
Laporan Wartawan Tribun-Papua, Safwan Ashari Raharusun

TRIBUN-PAPUA.COM - Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) kembali memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

Sebelumnya, Ahoren telah memenuhi panggilan penyidik terkait klarifikasi Laporan Pengaduan (Lapdu) anggotanya sendiri pada Rabu (21/4/2021) lalu.

Pada panggilan kedua ini Ahoren tak sendiri, ia dipanggil bersama Wakil Ketua I Maccleurita Bardorita Marianty Kawab, Wakil Ketua II Cyrillus Adopak, dan Sekretaris MRPB Victor Yan Dimara.

"Kami sebenarnya panggil 10 orang untuk dimintai keterangannya, tetapi yang datang hanya lima orang. Diantaranya adalah unsur pimpinan itu," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Bapok di Papua Barat Aman, Kabiro Perekonomian: Ada yang Mainkan Harga, Langsung Kami Ambil Tindakan

Kata Billy, panggilan ini merupakan untuk permintaan keterangan terhadap lima orang tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati dan berlangsung selama satu sampai 2 jam. Ahoren dipanggil kembali guna memberikan keterangan tambahan," ucapnya.

"Status mereka semua yang sudah kami panggil itu bukanlah saksi, karena ini bukan pemeriksaan saksi melainkan permintaan klarifikasi atas Lapdu,"

Sementara ini, ujar dia, Kejati sedang dalam proses pengumpulan bukti-bukti.

"Kami saat ini masih pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), jika  itu benar diteruskan. Jika tidak kami hentikan," tutur Billy.

Lebih lanjut, kata Billy sejauh ini penyidik sudah memanggil 23 orang untuk dimintai keterangannya, terkait laporan dari sejumlah anggota MRPB.

"Dari puluhan orang itu, dua diantaranya berasal dari Bappeda Papua Barat, sementara masih dalam penanganan bidang Intelijen," ucapnya.

Baca juga: Kabinda Papua Gugur saat Bertugas, Pemprov Bakal Berikan Penghargaan dan Hadiri Pemakaman

"Intinya kami masih mendalami laporan aduan mengenai apa itu tidak bisa kami sampaikan karena masih Pulbaket. Nanti kalau statusnya naik ke penyidikan,"

Sebelumnya, kata Maxsi, laporan oknum anggota MRPB kepada Kejati Papua Barat seyogianya merupakan masalah internal yang dapat dibahas secara kelembagaan.

"Ada aturan internal berupa kode etik lembaga MRPB yang bisa ditempuh bisa melalui Dewan Kehormatan," tutur Maxsi.

Sekalipun begitu, Maxsi tak mempermasalahkan laporan dari oknum-oknum bersangkutan.

"Walau sebenarnya pengaduan itu telah mencoreng nama lembaga maupun individu. Ini menyangkut anggaran, dikhawatirkan publik akan berspekulasi negatif terhadap lembaga MRPB," ujar Maxsi.

"Sudahlah, tidak masalah sepanjang tudingan itu memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika tidak, maka ada konsekuensinya karena ini bukan saja mencemarkan nama lembaga."


Sebelumnya Yan Christian Warinussy, Kuasa Hukum Pelapor kepada Tribun-Papua.com ia menjelaskan, setiap warga negara halnya telah diatur dalam undang-undang (UU).

"Dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana  didalam pasal 1 itu jelas seorang pelapor dan juga pengadu," tuturnya.

"Sesuai laporan yang diserahkan dari klien saya ada pengaduan ke Kejati Papua Barat dengan tebusan ke Polda Papua Barat, Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Dalam laporan ini, ucap Warinussy, ada oknum yang melakukan pemotongan sejumlah hak seperti gaji dan tunjangan beberapa anggota MRPB.

"Jadi ada pemotongan gaji sekitar Rp23 milyar serta tunjangan Rp26 milyar sehingga totalnya Rp49 milyar," ungkap Warinussy.

Menurut dia pemotongan yang dilakukan oleh oknum di MRPB selama ini sebenarnya tidak lazim.

Baca juga: Pemprov Papua Kehilangan Sosok Kabinda I Gusti Putu Danny: Beliau Orang Baik untuk Papua

"Biasanya kalau ada pemotongan gajinya harus ditransfer melalui rekening, namun pada kasus ini malah diterima di rumah milik salah satu pimpinan," tuturnya.

"Uang semua ditaruh di atas meja, baru masing-masing anggota masuk dan tanda tangan kemudian ambil gaji. Praktek seperti ini sudah dilakukan selama 4 tahun," ucap Warinussy.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, setelah melihat daftar gaji baik-baik baru sadar bahwa ada pemotongan gaji.

"Saat mereka minta keterangan di pihaj Sekretariat (Kabag Keuangan) MRPB namun malah mereka sering menghindar untuk dimintai keterangan," imbuhnya. 
Berita lain Papua Barat
Penulis: Safwan Ashari Raharu
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved