Breaking News:

KKB Papua

Komnas HAM Minta Penyelesaian KKB di Papua Jangan Langgar HAM, Ini Alasannya

Untuk menyelesaikan konflik di Papua, termasuk KKB Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan.

(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2020). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Untuk menyelesaikan konflik di Papua, termasuk yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penegakan dan penghormatan HAM.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan bahwa penghormatan, penegakan, dan perlindungan HAM adalah bagian dari konstitusi negara Indonesia.

"Penghormatan, penegakan, perlindungan hak asasi manusia adalah amanah konstitusi kita. Karenanya penegakan hukum terhadap KKB juga harus berbasis standar hak asasi manusia," kata Beka kepada Kompas.com, Selasa (27/4/2021).

Baca juga: Komnas HAM Ingatkan Pemerintah Ikuti Prosedur Hukum dan Hormati HAM dalam Penanganan KKB Papua

Beka sependapat dengan sikap pemerintah yang akan mengejar dan menangkap setiap orang yang terlibat KKB di Papua, karena KKB kerap memakan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil dan aparat penegak hukum.

Kendati demikian, ia menegaskan setiap orang yang terlibat KKB tetap harus diadili sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia menuturkan, jangan sampai penyelesaian konflik di Papua justru menimbulkan kasus pelanggaran HAM.

"Koridornya adalah penegakan hukum yang memperhatikan norma dan standar hak asasi manusia. Mencegah atau meminimalisasi risiko terjadinya pelanggaran ham yang membawa korban warga negara yang tidak bersalah," tuturnya.

Menurut Beka, persoalan yang terjadi di Papua bukan hanya disebabkan akibat konflik keamanan.

Baca juga: Sayangkan Pernyataan Ketua MPR terkait KKB, Amnesty: Berpotensi Dorong Eskalasi Kekerasan di Papua

Persoalan di Papua, kata Beka, juga mencakup aspek yang lebih luas di antaranya ketidakadilan, ketimpangan ekonomi sosial, korupsi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, hingga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Ia pun berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang komperhensif dalam menyikapi situasi yang terjadi di Papua.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved