Tegaskan Masyarakat yang Unjuk Rasa akan Ditangkap, Kapolda Papua: Saya Pastikan

TRIBUN-PAPUA.COM - Seruan unjuk rasa muncul dari Koalisi Rakyat Papua setelah penunjukan Sekretaris Daerah Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai pelaksana harian (plh) Gubernur Papua oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, demonstrasi yang akan dilakukan Koalisi Rakyat Papua pada Senin (28/6/2021) itu tak mendapatkan izin dari Polresta Jayapura.

Selain itu, beredar sebuah video di aplikasi pesan instan WhatsApp.

Baca juga: Pria yang Video Asusila Viral di Taman Imbi Kota Jayapura, Terancam 2 Tahun Penjara

Baca juga: Pondok yang Diduga Tempat Persembunyian Kelompok MIT Ditemukan di Atas Pegunungan Manggalapi

Dalam video itu, Wakil Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah berorasi di depan ratusan orang di DPD Partai Demokrat Papua.

Dalam orasinya, Pagawak menuding Dance Yulian Flassy meminta kepada Mendagri agar ditunjuk sebagai Plh Gubernur Papua.

Menaggapi hal tersebut, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri langsung mengeluarkan pernyataan keras.

"Saya pastikan apabila besok masyarakat yang tetap berunjuk rasa pasti akan ditangkap," kata Fakhiri di Jayapura, Minggu (27/6/2021).

Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berobat di Singapura.

Menurutnya, Lukas Enembe meminta masyarakat menahan diri dan tak terhasut dengan isu yang menyesatkan.

Lukas Enembe, kata dia, juga mengirim pesan khusus kepada Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

"Kita jangan bawa hal ini ke mana-mana, saya telah berkomunikasi langsung dengan bapak Gubernur Papua, juga Bapak Mendagri, dan Bapak Lukas Enembe meminta kepada kita semua, terutama kepada Ham Pagawak dengan masyarakat Mamberamo Tengah, lalu masyarakat Tolikara untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan merusak nama baik bapak Lukas," kata dia.

Baca juga: Polemik Plh Gubernur, Lukas Enembe Telah Bermomunikasi dengan Mendagri, Tito Karnavian

Selain itu, Kapolda mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

Sehingga, kerumunan masyarakat berpotensi menjadi wadah penularan virus corona.

"Saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, kita mengumpulkan itu dapat menularkan Covid-19 ke masyarakat yang ikut demo sehingga dari kepolisian tidak akan mengeluarkan izin," kata Fakhiri.

Sementara, Kapolresta Jayapura Kombes Gustav Urbinas memastikan, sejumlah personel akan disiagakan di Kantor Gubernur meski izin unjuk rasa tak dikeluarkan.