Breaking News:

19 Pasal Diubah dalam Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Pemerintah Sangat Bersifat Terbuka

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim, pemerintah terbuka dalam revisi RUU Otsus Papua.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim, pemerintah terbuka dalam revisi RUU Otsus Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim, pemerintah terbuka dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Diketahui, pemerintah dan DPR menyepakati RUU Otsus Papua dilanjutkan pembahasannya ke tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Dalam pembahasan RUU, ada perubahan terhadap 19 pasal.

Baca juga: BPSDM Papua : Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Baca juga: Gelar Rapat Bahas Kekosongan Kursi Wagub hingga Karlos R Deda Jabat Komandan Lanal Biak

"Pada akhirnya, Pansus (Panitia Khusus) Otsus Papua menetapkan perubahan terhadap 19 pasal sebagai berikut, tiga pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah. Perluasan tambahan 16 pasal itu menunjukkan pemerintah sangat bersifat terbuka," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Pansus Otsus Papua DPR dengan Mendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (12/7/2021).

Tito mengungkapkan, pemerintah pada awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua. Di antaranya Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang Dana Otsus, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah.

Namun, tambah dia, dalam perkembangannya terjadi diskusi yang produktif dan berkualitas dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Papua.

Selain itu, diskusi juga mengikutsertakan DPR RI dan DPD RI sehingga pada akhirnya Pansus Otsus Papua menetapkan adanya perubahan 19 pasal.

"Keterbukaan pemerintah itu dalam rangka semangat semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Dan kita harapkan 20 tahun mendatang terjadi percepatan pembangunan dengan sistematis dan terencana dengan baik," harap dia.

Baca juga: Lukas Enembe Ingin Kursi Wagub Papua Segera Terisi, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Tito menerangkan, perubahan pasal-pasal tersebut mencerminkan afirmasi yang kuat terhadap orang asli Papua (OAP) sebagai komitmen semua elemen bangsa.

Ia melanjutkan, dalam kebijakan afirmasi tersebut terdiri dari tiga kerangka utama yaitu pertama politik afirmasi di mana mengakomodasi OAP dengan memberi kesempatan luas berpartisipasi dalam bidang politik.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved