Breaking News:

Korindo, Perusahaan Kelapa Sawit dan Kayu dikeluarkan dari Forest Stewardship Council

Dewan Forest Stewardship Council (FSC) menghentikan sertifikasi dari Korindo Group yang beroperasi di Papua dan Maluku Utara.

Editor: Roy Ratumakin
Kompas.com
Ilustrasi hutan di Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM: Dewan Forest Stewardship Council (FSC), organisasi sertifikasi kehutanan global terkemuka, telah menghentikan sertifikasi dari Korindo Group, konglomerat kayu dan kelapa sawit Korea-Indonesia yang bereputasi buruk beroperasi di Papua dan Maluku Utara.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut pengaduan oleh Mighty Earth pada 2017, dan upaya berbagai organisasi di Indonesia, Korea, dan seluruh dunia untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

“Pengeluaran paksaan dilakukan FSC terhadap Korindo memberikan lebih banyak bukti, bahwa terlepas dari klaim besar-besaran Korindo terhadap kelestarian, ternyata perusahaan masih belum dapat menunjukkan bukti telah memenuhi standar dasar sebagai bisnis yang bertanggungjawab terhadap lingkungan di abad ke-21,” kata Advokat Mighty Earth, Annisa Rahmawati dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com, Jumat (16/7/2021).

Baca juga: Kisah Arkeolog Hari Suroto, Menelusuri Jejak Manusia Purba di Danau Sentani Papua

Dikatakan, keputusan FSC harus menjadi peringatan bagi perusahaan mana pun yang berpikir bahwa mereka dapat menggunakan greenwashing dan intimidasi hukum untuk menghancurkan hutan dan menginjak-injak hak-hak masyarakat adat dengan impunitas.

“Panel pengaduan FSC menemukan bahwa Korindo telah menghancurkan lebih dari 30.000 hektar hutan hujan (setara dengan 42.000 lapangan sepak bola) dalam lima tahun terakhirdan,” ujarnya.

Selain itu, Korindo juga melakukan pelanggaran terhadap hak tradisional dan hak asasi masyarakat adat, yang  bertentangan dengan standar FSC.

Hutan Papua merupakan hutan hujan asli terbesar di Indonesia, dan salah satu lanskap terpenting bagi iklim dunia.

Sekretaris Jendral FSC pada hari ini mengumumkan penghentian asosiasi karena kegagalan Korindo untuk menyetujui prosedur verifikasi  kepatuhannya secara independen.

"Kami tidak dapat memverifikasi peningkatan kinerja sosial dan lingkungan Korindo," kata Kim Carstensen, selaku Direktur Jenderal Internasional FSC dikutip dalam artikel BBC tentang pengeluaran paksaannya.

“Meskipun FSC menemukan bahwa Korindo telah melanggar kebijakannya karena melakukan deforestasi besar-besaran dan penyalahgunaan hak-hak masyarakat adat, Korindo terus menyebarkankan informasi palsu tentang usaha keras mereka dan terus menggunakan hubungan kelanjutan asosiasinya dengan FSC untuk mengelabui praktik buruknya,” kata Annisa Rahmawati.

Selain gagal memenuhi kewajibannya kepada FSC, Korindo telah berusaha untuk membungkam kritik dengan mengajukan gugatan SLAPP di Jerman terhadap organisasi masyarakat sipil yang telah mengungkap pelanggarannya dan menyerukan perbaikan.

Akibatnya, juri dari anggota parlemen Eropa terkemuka dan LSM ahli, didukung oleh Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), memberikan penghargaan pada Korindo Group gelar yaitu International Bully of the Year.

“Korindo jelas tidak memiliki itikad baik. Jika Korindo serius  meningkatkan kinerja lingkungan dan hak asasi manusia untuk mengatasi pelanggarannya terhadap standar FSC, mereka perlu memulihkan habitat hutan yang dihancurkannya,” kata Juru Kampanye Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan Hye Lyn Kim.

Menurut Hye Lyn Kim, Korindo juga harus  membayar ganti rugi kepada masyarakat adat Papua yang terkena dampak dan menghentikan pelecehan hukum terhadap kelompok masyarakat sipil yang telah mencoba melawan pelanggarannya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved