Breaking News:

Otsus Papua

Penetapan UU Otsus Tuai Beragam Kecaman

Pembahasan UU Otsus tak libatkan berbagai unsur, diantaranya Tokoh Masyarakat, Adat, Agama, dan juga Majelis Rakyat Papua (MRP) di tanah Papua.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Safwan Raharusun
Ilustrasi--Aparat kemanan saat melakukan pengamanan kepada para pendemo tolak Otsus di Manokwari, Papua Barat, Kamis (15/7/2021). 

TRIBUN-PAPUA.COM: Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) telah di sahkan oleh DPR RI menuai berbagai kecaman dari tokoh masyarakat di Papua.

Menurut para tokoh tersebut, penetapan tersebut hanya sepihak. Artinya, tidak melibatkan berbagai unsur, diantaranya Tokoh Masyarakat, Adat, Agama, dan juga Majelis Rakyat Papua (MRP) di tanah Papua.

Malah terkesan, penetapan tersebut hanyalah untuk kepentingan Jakarta, bukan kepentingan Orang Asli Papua.

Baca juga: Anton Felle : Evaluasi Otsus Jilid II Tak Libatkan Tokoh Masyarakat

Menurut Ondofolo Kampung Babrongko, Sentani, Kabupaten Jayapura, Ramses Wally, penetapan UU Otsus yang dilakukan oleh DPR RI hanyalah sepihak.

"Pansus DPR RI hanya datang ke Papua, adakan pertemuan dengan tim pansus DPR Papua lalu panggil toko-tokoh, komunitas, organisasi, dan pejabat yang tidak mewakili rakyat Papua secara utuh, dan hal itu hanya sepihak,” kata Ramses kepada Tribun-Papua.com, di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (15/7/2021) malam.

Seharusnya, kata dia, DPR RI melibatkan langsung pihak adat, gereja, perempuan dan pemuda serta masyarakat untuk membahas dan membuat keputusan.

Menurutnya, hal ini terbukti dari gugatan yang ditujukan ke Presiden dan Pemerintah RI oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas ketidak terlibatan langsung masyarakat Papua dalam pembahasan UU Otsus sendiri.

Baca juga: Dana Otsus Papua Dinaikkan, Mahfud MD: Pemerintah Pusat Pastikan Dampingi Pengelolaan

"Ini jadi masalah, sekarang sudah ditetapkan di Jakarta, oleh orang Jakarta, dan untuk Jakarta,” ujar Ramses yang jug Ketua DPD PKPI Provinsi Papua.

Senada dengan Ramses Wally, Kepala Suku (Ondoafi) Kampung Yobe, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Anton Felle mengatakan evaluasi otonomi khusus jilid II sama sekali tak melibatkan tokoh masyarakat.

Anton menilai, selama pemberlakuan otsus jilid I, tak berdampak pada masyarakat kecil terutama mereka yang tinggal di kampung-kampung.

"Saya sebagai tokoh masyarakat, tidak pernah tau soal Otsus atau dana Otsus itu, tak menyentuh masyarakat adat kami," kata Anton kepada Tribun-Papua.com di Sentani, Sabtu (17/7/2021).

Lanjut dia, tak ada sosialisasi terkait undang-undang serta penyaluran dana otsus ke masyarakat Kampung Yobe.

Baca juga: Sebut Pengesahan RUU Otsus Sebaiknya Ditunda, Amnesty International: Tanpa Konsultasi yang Memadai

Dia mengatakan andai saja dana otsus ini bisa menyentuh masyarakat adat secara khusus di Sentani secara khusus di Kampung Yobe jelas mengurangi masalah ekonomi masyarakat kecil di wilayah paling timur ini.

"Dana otsus itu terlalu besar untuk kasi makan masyarakat Papua, tapi sampai hari ini kenyataannya tak dirasakan masyarakat kecil," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved