Perubahan UU Otsus Papua, Pakar Politik Uncen: Prioritaskan Perempuan Papua

Pria yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Uncen itu juga mengatakan memang sewajarnya, Undang-undang Otsus Papua itu perlu direvisi agar tetap berlanjut.

"Sebab selama 20 tahun berjalan, dinamika yang terjadi ialah selalu berubah, sehingga perlu pencocokan kondisi real saat ini, dengan muatan dalam UU Otsus tersebut," paparnya.

Dirinya juga mengapresiasi beberapa pasal yang telah dirubah, untuk kemajuan penerapan Otsus Papua tersebut.

Mulai dari penambahan dana Otsus, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), ketenagakerjaan, skema pemekaran wilayah, hingga pendirian Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. (*)