3 Perintah Presiden kepada Kepala Daerah terkait Penanganan Covid-19, Termasuk Papua

Seperti mengontrol ketersediaan obat, kecukupan pasokan oksigen hingga terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di setiap rumah sakit.

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 persen atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 persen yang didedikasikan kepada pasien Covid-19."

"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” tutur Jokowi.

Percepat Belanja Daerah dan Bansos

Jokowi juga meminta kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran daerah dan percepat bantuan sosial (bansos).

Terutama, yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Dikatakan Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 Triliun.

Namun berdasarkan laporan yang diterima, baru dana sebesar Rp 2,3 Triliun yang dikeluarkan.

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan."

"Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” imbuh dia.

 Hal itu terjadi pula dengan Dana Desa, yang memiliki anggaran mencapai Rp 72 Triliun.

Dari angka tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Akan tetapi, faktanya, besaran dana yang disalurkan kurang dari 25 persennya, yakni Rp 5,6 Triliun.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Arahan Jokowi kepada Kepala Daerah soal Penanganan Covid-19, Minta Tempat Isoman Terpusat