Kamis, 7 Mei 2026

Viral Aksi Warga Kibarkan Bendera Putih saat PPKM, Wakil Ketua MPR: Itu Timbulkan Kegaduhan

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengomentari terkait aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga di beberapa daerah.

Tayang:
Kompas/Acep Nazmudin
Pedagang kaki lima di Kota Lebak, Rangkasbitung, Banten, mengibarkan bendera putih di lapak mereka, tanda sudah menyerah pada keadaan karena PPKM Darurat diperpanjang. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengomentari terkait aksi pengibaran bendera putih dilakukan oleh warga di beberapa daerah.

Diketahui, pengibaran bendera putih yang sempat viral tersebut terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta, Rangkasbitung, Banten, Kota Bandung hingga Surabaya, Jawa Timur.

Menanggapi hal itu, Jazirul menyebut aksi tersebut bisa menimbulkan kegaduhan dan justru akan menambah derita rakyat.

Baca juga: Diduga Tak Dengar Klakson Kereta karena Hujan, Mahasiswi Kebidanan Tewas Tertabrak saat Lintasi Rel

Baca juga: TNI Tangkap 6 Orang Terduga KKB di Keerom, Mengaku akan Pulang seusai Hadiri Upacara HUT OPM

"Aksi itu tidak bertanggung jawab, menimbulkan kegaduhan, serta akan menambah derita rakyat," kata Jazilul Fawaid dalam pernyataannya, Selasa(27/7/2021).

Menurut Jazilul, jika aksi pengibaran bendera putih meresahkan, polisi bisa mengusut motif dan pelakunya.

Dia menyarankan siapapun untuk tidak melakukan aksi yang mempersulit keadaan dan kontraproduktif.

"Hemat kami, aksi seperti itu mudah ditumpangi politisi hitam yang mencari keuntungan di tengah penderitaan," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR Bobby Adityo Rizaldi mengatakan jika pengibaran bendera putih sebagai ekspresi menolak PPKM level 4 berarti ada masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai kebijakan itu.

Sebab saat ini PPKM sudah ada kelonggaran dan penyesuaian untuk kegiatan ekonomi di sektor usaha kecil.

Jika pengibaran bendera putih sebagai penanda tidak mau mematuhi PPKM, Bobby mengatakan, ada konsekuensi penegakan disiplin dan hukum.

Menurut dia, pemerintah dan elemen masyarakat perlu bersinergi menyosialisasikan pentingnya kebijakan PPKM untuk memutus penyebaran virus.

Bobby juga berharap masyarakat yang terdampak langsung pandemi bisa tersentuh bantuan sosial, relaksasi pajak atau program-program bantuan lain dari pemerintah.

"Sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak," kata Bobby.

Baca juga: Pengakuan Penumpang KM Dobonsolo soal Surat Antigen Palsu, Beli Rp 1,5 Juta di Pelabuhan Jayapura

Baca juga: Diduga Korban Pembunuhan, Ditemukan Mayat Pria di Pinggir Jalan dengan Luka Parah di Tangan

Terpisah, Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, pemerintah pusat sudah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial. Menurut dia, pemerintah daerah dan pusat perlu mengantisipasi dinamika di lapangan dan terus berkoordinasi.

"Apapun gerakan maupun upaya penanggulangan, termasuk untuk para pelaku wisata, hendaknya tidak dipolitisasi, sehingga situasi ini tidak memburuk," kata Andreas.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved