7 Alasan KNPI Desak Pemerintah Batalkan PON XX Papua: Tidak Ada Urgensinya

TRIBUN-PAPUA.COM - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mengungkapkan tujuh alasannya meminta pemerintah agar membatalkan atau menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.

Menurut KNPI, pemerintah tidak memiliki alasan kuat untuk melanjutkan gelaran PON XX Papua di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama juga mengatakan bahwa pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 untuk memutus mata rantai Covid-19 yang semakin melonjak.

Baca juga: Sebut Ketua KNPI Tak Berhak Bicara soal PON XX Papua, Ondofolo Papua: Terus Dia Mau Lawan Presiden?

Baca juga: Ondoafi Papua Nilai Ketua KNPI Haris Pertama Tidak Punya Hak Bicara Pembatalan PON XX Papua

"Tidak ada urgensinya pemerintah tetap menyelenggarakan PON di Papua di tengah lonjakan Covid-19," kata Haris, Senin (9/8/2021).

"Pertama, situasi keamanan di Papua masih rawan. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua masih terus melakukan aksi terornya," ungkap Haris.

Alasan yang kedua, kata dia, adalah pelaksanaan PON Papua dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi cluster baru. Karena ribuan orang dari berbagai provinsi akan datang ke Papua. Baik itu atlet, official dan lain sebagainya," ungkapnya.

Haris mencontohkan saat Olimpiade 2020 di Tokyo.

Jepang sebagai negara maju tidak mampu menekan lonjakan kasus Covid-19 usai olimpiade," ujarnya.

"Coba lihat Jepang, lonjakan kasus usai olimpiade semakin besar. Oleh karena itu KNPI meminta pemerintah segera membatalkan PON Papua," tegasnya.

Penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari cluster baru dari Tanah Papua.

Baca juga: PB PON XX Papua Diminta Segera Alokasikan Rp16 Miliar Untuk Klaster Jayapura

Sedangkan alasam ketiga kata Haris adanya pemborosan anggaran.

"Apa pelaksanaan PON Papua begitu sangat penting sehingga tetap harus di laksanakan. Bahkan saat ini APBN kita telah defisit," kata Haris.

Untuk alasan kelima Haris menyebut meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

"Sementara rakyat Indonesia banyak yang susah makan, kehilangan pekerjaan karena pandemi seperti sekarang ini," sambungnya.

Alasan kelima menurutnya adalah sebagian masyarakat Indonesia kelaparan akibat pandemi ini.