Kini Terjaring KPK, Bupati Probolinggo dan Suaminya Ternyata Sering Ancam Mutasi ASN yang Tak Loyal

TRIBUN-PAPUA.COM - Aktvitis anti-korupsi Kabupaten Probolinggo, Sarful Anam mengungkap kebiasaan Bupati Probolinggo P Tantriana Sari yang kini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat ia menjabat.

Diketahui, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Anggota DPR Hasan Aminuddin menjadi tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun 2021.

Baik Tantri maupun suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan mantan Bupati Probolinggo disebut sering membuat ASN takut dengan ancaman mutasi.

Baca juga: KPK Tangkap Bupati Probolinggo dan Suaminya, Pasang Tarif Rp20 Juta untuk Jabatan Kepala Desa

Baca juga: Kejaksaan Sorong Dalami Korupsi Pengadaan ATK Senilai Rp 8 Miliar, Sekda di Panggil

Menurutnya, sejak kepemimpinan Hasan hingga Tantri, sudah banyak ASN menjadi korban mutasi karena tak loyal kepadanya.

“Pada zaman Hasan Aminuddin saat menjabat bupati Probolinggo dua periode, banyak ASN, guru dan kepala sekolah dimutasi yang jaraknya jauh sekali dari rumah atau dari tempat bekerjanya yang lama. ASN yang berasal dari Kecamatan Paiton, dimutasi ke Kecamatan Sumber. ASN dari Kecamatan Lumbang, dimutasi ke Kecamatan Paiton yang jaraknya sangat jauh. Para ASN yang tidak loyal kepada bupati atau tidak mendukung pada pilkada, harus siap-siap dimutasi,” kata Sarful kepada Kompas.com, Selasa (31/8/2021).

Hal ini juga terjadi ketika Tantri terpilih menggantikan suaminya sebagai Bupati Probolinggo.

Dia pun menilai masyarakat sangat mengapresiasi KPK atas OTT terhadap Bupati Probolinggo Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, atas dugaan kasus jual beli jabatan Pj kepala desa.

Menurutnya, ASN dan juga bupati harus loyal kepada sistem tatanan negara ini, bukan kepada rezim.

“Ini yang salah di Kabupaten Probolinggo," terang Sarful.

Sebelum kena OTT, bupati sampaikan pesan moral

Sebelum terjaring OTT KPK pada Senin (30/8/2021), Tantri sempat melantik dan mengambil sumpah ASN pada Jumat (16/7/2021) lalu di pendopo.

Saat itu, Tantri berpesan kepada para ASN agar menjaga kepercayaan sebagai pejabat publik.

Dia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki akhlak dan etika yang baik.

“Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Salah satu hal dan tanggung jawab yang sering terlena bahkan terlupa yaitu menjaga moral, akhlak dan etika. Akhlak dan etika itu hal utama dan harus dijaga untuk menjaga muruah diri dan Pemerintah Daerah. Akhlak dijaga bukan hanya sebatas pada pimpinan saja, tetapi akhlak harus dijaga untuk merangkul ekternal dan internal yang membantu kinerjanya,” katanya.

Menurutnya, pemimpin yang dirindukan ialah pemimpin yang tidak terkesan arogan, yakni mau mendengar saran maupun pendapat dari bawahannya.

“Semua harus diubah perilakunya dari pemimpin saat ini. Etika dan akhlak pada eksternal pun harus diubah. Karena di lingkup ekternal secara langsung maupun tidak langsung akan men-support kinerjanya,” kata Tantri.

Baca juga: Video Viral Petugas SPBU di Bandung Diamuk Massa, Mulanya Menegur Pedagang agar Tidak Merokok

Minta lakukan percepatan

Tantri meminta agar ASN segera melakukan percepatan dan penyesuaian di lingkungan kerja yang baru setelah dilantik.

“Terima seluruh saran, pendapat maupun masukan dari bawahannya. Pada prinsipnya kesempurnaan pekerjaan adalah buah pikir dari banyak orang. Karena manusia tidak ada yang absolut sempurna dan pasti ada kekurangannya. Yang dapat menyempurnakannya adalah dari kerja kolektif dari seluruh unit kerjanya,” tukas Tantri.

Menurut Tantri, target kinerja tentu harus tersusun dengan baik. Sebuah pekerjaan tidak akan sempurna manakala tidak ada target yang jelas dari unit kerjanya.

“Pelajari dengan baik visi misi Bupati dan terjemahkan melalui program kegiatan yang dapat menolong unit kerjanya,” pungkasnya.

Para pejabat yang dilantik

Ketika itu, para pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari tiga orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan 14 orang pejabat Administrator (Eselon III).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Adapun saat itu, Puput melantik sejumlah pejabat terdiri dari tiga pejabat eselon II dan 14 pejabat administrator.

Ketiga pejabat eselon II itu adalah R. Oemar Sjarief yang dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Hengki Cahyo Saputra sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Taufik Alami sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Baca juga: Kasus Korupsi ATK di Sorong Bergulir, Jaksa Panggil Sekda

Sementara untuk 14 orang pejabat Administrator (eselon III) yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari Hari Pribadi sebagai Camat Krucil, Imron Rosyadi sebagai Camat Pakuniran, Teguh Prihantoro sebagai Camat Tiris, Febrya Ilham Hidayat sebagai Camat Kotaanyar, Ulfiningtyas sebagai Camat Dringu, Mariono sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Mahbub Maliki sebagai Sekretaris Dinas Sosial, dan Suatmadi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Selanjutnya Suharto sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ratna Puntowati sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Juwono Prasetyo Utomo sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Mohamad Abdi Utoyo sebagai Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Asrul Bustami sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Mohammad Natsir Sekretaris Disperindag Kabupaten Probolinggo.

(Kompas.com. Kontributor Probolinggo, Ahmad Faisol)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Probolinggo dan Suaminya Disebut Tebar Ancaman Mutasi ke ASN"