Rapat Dengar Pendapat
Komisi V DPR Papua Apresiasi dan Dorong UP2KP Jadi Lembaga Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Maickel Karundeng
lihat foto
"Perlu ada Perdasus sehingga UP2KP tidak hanya dapat anggaran dari dana hibah. Apalagi kita mendengar, dua tahun belakangan ini hanya dapat Rp 2-3 miliar per tahun,"katanya.
"Badan ini yang kita dorong agar selain mengawasi pelayanan kesehatan, tetapi juga mengawasi dana kesehatan yang ditransfer dari Pusat ke seluruh kabupaten/kota. Karena kita tahu, banyak bupati menjadikan dana ini sebagai dana Silpa, dan mengabaikan peruntukannya bagi pembangunan kesehatan,"ujarnya.
Baca juga: Membedah Organiasi Papua Merdeka, Disebut KKB hingga Pemerintah Mencap Teroris
Namantus Gwijangge, anggota Komisi V DPR Papua mengatakan UP2KP bisa membangun kemitraan dan sinkronisasi kerja bersama dengan Komisi V DPR Papua untuk mengawal pelayanan kesehatan Papua.
Sebab, kata dia, jika ada masalah kesehatan yang digali oleh UP2KP dan didorong oleh Komisi V DPR Papua, maka ia akan memiliki kekuatan tersendiri.
"Saya minta UP2KP bisa membuat program kerja di tengah keterbatasan anggaran yang ada, mau ke arah mana UP2KP sebagai pengawas kesehatan? Tetapi pada prinsipnya, semua yang sudah dikerjakan sudah baik, ini ternyata sudah dibukukan, ini luar biasa. Buku ini akan dibaca sebagai sejarah oleh tujuh turunan,"katanya.
Baca juga: Usai dilumpuhkan, Pimpinan KKB Yahukimo Dievakuasi ke Jayapura
Deky Nawipa, anggota Komisi V DPR Papua lainnya mengapresiasi kinerja UP2KP di tengah keterbatasan anggaran yang diterima.
"Kami dorong agar ada penambahan porsi anggaran bagi UP2KP ke depan agar mendukung program kerja mereka," ujar Nawipa.
Jadi Bahan Evaluasi
Direktur Ekekutif UP2KP drg. Aloysius Giyai, M.Kes berterima kasih atas kritik dan masukan dari anggota Komisi V DPR Papua bagi lembaga yang dipimpinnya.
Baca juga: Diduga Motif Sakit Hati, Separatis Serang Posramil Kisor Kabupaten Maybrat
Ia menyadari bahwa secara lembaga, masih banyak program kerja UP2KP yang kurang maksimal dikerjakan dan harus dibenahi ke depan.
"Terima kasih atas apresianya. Rakyat dan wakil rakyatlah yang menilai kinerja kami, baik atau buruk. Lembaga ini hadir saat saya masih Direktur RSUD Abepura, saya melihat banyak Orang Asli Papua yang tidak mendapat pelayanan baik di rumah sakit dan Puskesmas, dipingpong sana sini,"katanya.
"Karena itu, tujuan saya ialah, ada lembaga semacam UP2KP ini untuk mengawal pelayanan mereka,"ujarnya.
Baca juga: Oknum Kades di Grobogan Diduga Aniaya Biduan, Korban Dipukul di Dalam Mobil Lalu Diturunkan di Jalan
Menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini, terkait peningkatan status UP2KP dari lembaga non struktural menjadi lembaga resmi yang disahkan oleh Perdasus, dirinya setuju agar nasib UP2KP bisa dipastikan masih ada pasca berakhirnya kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe di 2023 nanti.
Ia juga mengaku pihaknya sempat berupaya mengganti nama UP2KP karena menyadari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dikerjakan UP2KP tidak seluas nama yang disandangnya.
"Jadi kalau dibilang nama Percepatan Pembangunan, memang kami menyadari ini harusnya nama ini ada di Bappeda dan skop kerjanya luas,"katanya.
Baca juga: Tim Bulu Tangkis Papua Target 2 Medali Emas PON XX, Ada Kejutan Peraih Juara Dunia?
"Kami pernah mau revisi nama itu menjadi Unit Pengaduan Pelayanan Kesehatan Papua, karena itu tugas utama kami selama delapan tahun ini. Jadi kalau UP2KP ini jadi badan atau lembaga independen yang diatur dalam Perdasus, ya kita siap berubah,"ujarnya.
Di akhir giat RDP itu, Aloysius juga menyerahkan buku karyanya berjudul "5 Tahun UP2KP Berkarya: Kawal, Respon, dan Tindak Cepat Jerit Sakit Rakyat Papua" kepada Sekretaris Komisi V DPR Papua Fauzun Nihayah.
"Terima kasih bukunya. Secara pribadi saya sudah ikuti rekam jejak karya nyata Pak Aloysius. Kami akan pelajari buku ini dan berharap lembaga UP2KP ini tetap ada," kata Fauzun Nihayah. (*)
