Breaking News:

Kekerasan Anak di Bawah Umur

Semua Pihak Diminta Serius Usut Kasus Dugaan Rudapaksa Siswi SMU oleh Oknum Pejabat Papua

Koalisi Pembela Perempuan dan Anak di Papua akan terus memperjuangkan keadilan bagi pihak korban. Semua pihak diminta serius usut kasus tersebut.

Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Ilustrasi pelecehan seksual - Seorang pemandu lagu karaoke dirudapaksa lima pria sekaligus. Korban sempat teriak minta tolong namun rekannya tak ada yang berani membantu. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Koalisi Pembela Perempuan dan Anak di Papua menyerukan semua pihak agar memberikan perhatian serius dalam penuntasan kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum Kepala Dinas PU dan Politisi Papua terhadap 4 siswi SMU di Jayapura.

Seruan ini, menyusul laporan polisi yang dibuat Wali Korban di SPKT Polda Papua pada 25 Agustus 2021, dengan menyeret 5 nama terduga pelaku.

Adapun keempat korban berinisial D, D, R dan O berusia 16 tahun, dan masih duduk di kursi SMU di Kota Jayapura.

Diketahui, Koalisi Pembela Perempuan dan Anak di Papua terdiri dari LBH Papua, LBH Apik, LP3AP, TIKI, ALDP, GABAH Papua, PBH Cenderawasih dan SKP-KP Fransiskan Papua.

Koordinator LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan Koalisi Pembela Perempuan dan Anak di Papua akan terus memperjuangkan keadilan bagi pihak korban.

Baca juga: Oknum Pejabat dan Politisi Papua Diduga Rudapaksa Siswi SMU, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

"Surat Kuasa Khusus telah ditandatangani Wali Korban pada 14 September 2021."

"Selanjutnya Koalisi akan mendampingi kasus dugaan tindakan Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang sudah dilaporkan ke Polda Papua pada tanggal 25 Agustus 2021 sesuai perintah Pasal 18, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," ujar Emanuel Gobay se cara tertulis kepada Tribun-Papua.com, Senin (20/9/2021).

Pihaknya mengharapkan kepolisian dapat menjalankan tugas pokoknya dalam rangka menegakkan UU Perlindungan Anak.

"Koalisi juga mengajak semua pihak, khususnya masyarakat sekitar dan pihak sekolah untuk memberikan jaminan kenyamanan dengan cara tidak menyebarkan berita yang berisi bullying bagi korban di media social (medsos)," ujar Gobay.

Baca juga: Polisi: Baru 7 Saksi Diperiksa Atas Dugaan Rudapaksa Anak SMU oleh Oknum Pejabat dan Politisi Papua

Koalisi Pembela Perempuan dan Anak Di Papua juga mengharapkan Kepala Sekolah tempat korban sekolah, dapat bekerja sama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua, dan KPAI serta Renakta Polda Papua untuk memenuhi hak atas rasa aman, hak pendidikan dan kebebasan dari tindakan diskriminasi terhadap korban.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved