Paulus Waterpauw Soroti Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Pasca Otsus Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri atau  Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw menyoroti secara serius aspek kuantitas dan kualitas pendidikan, pasca Otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua, sebagai pilar ketahanan nasional.

• PON Berlangsung, Komjen Paulus Waterpauw Bertemu Para Tokoh Papua, Ada Apa ?

Hal itu dikemukakannya saat menghadiri FGD Ketahanan Sosial Budaya dan Pembangunan Papua dalam Perspektif Ketahanan Nasional, yang dilaksanakan secara virtual Kamis (7/10/2021) sore. 

"Ketahanan nasional adalah faktor kunci dalam eksistensi perkembangan suatu bangsa, termasuk di Indonesia dan Tanah Papua," ujar pria yang juga tokoh Papua mengawali paparannya dalam FGD.

Menurutnya, tanpa memiliki ketahanan nasional yang tangguh, maka akan sangat sulit, bagi negara untuk memenuhi cita cita berbangsa. 

Paulus menegaskan, bahwa tantangan utama dalam mewujudkan ketahanan nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat, ialah penyelenggaraan negara di daerah.

• Komjen Paulus Waterpauw Kutuk KKB yang Tewaskan Nakes di Pegunungan Bintang Papua

Menurut kacamatanya, selama ini masih belum berhasil secara baik, untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat Papua, sebagaimana amanat pasal 12 UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Khusus di sektor pendidikan, Paulus menyebutkan setelah diterapkan UU Otonomi Khusus (Otsus), tingkat pendidikan penduduk asli Papua, masih jauh tertinggal dari penduduk luar daerah Papua.

"Sesudah 20 tahun otsus Papua, tentu terjadi peningkatan, namun masih perlu dikritisi agar memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya, bagi pembangunan ketahanan negara di tanah Papua," jelas Paulus. 

Hal mendasar, yakni jumlah sekolah, murid dan guru telah terjadi peningkatan yang signifikan di tanah Papua. Menurut Paulus, apabila dibandingkan dengan proses waktu sebelum Otsus berlaku.

• Komjen Paulus Waterpauw Ingin Manfaatkan Venue untuk Pesta Olahraga Negara Melanesia

"Kita ambil contoh di tahun 2000, jumlah sekolah hanya 3.000 sekian dari mukai TK sampai SMA dan SMK. Dalam jangka waktu 18 tahun kemudian, jumlah sekolah di Tanah Papua meningkat 210 persen," rincinya. 

Dirinya menambahkan peningkatan tersebut konsisten, dengan jumlah guru dan murid di Papua. Namun yang menjadi pertanyaan bersama menurutnya ialah, apakah peningkatan tersebut diiringi dengan kualitas guru sebagai tenaga pendidik.

"Faktanya dengan meningkat jumlah guru, sekolah dan juga murid, ternyata tidak disertai dengan ketercukupan kualitas guru," sesalnya. 

Pria kelahiran Fakfak Papua Barat itu, juga mengatakan sarana prasarana sebagai fasilitas penunjang di sekolah, harus diperhatikan. "Mulai dari ketersediaan perpustakaan, laboratorium, hingga tempat olahraga," sebutnya.

• Komjen Paulus Waterpauw Geram Aksi KKB di Pegunungan Bintang, Ini Katanya.

Dengan terbatasnya jumlah guru dan sekolah di daerah terpencil, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah, baginya merupakan masalah bangsa yang perlu dicarikan solusi bersama.