Tes PCR

Ribuan Orang Teken Petisi, Tolak Wajib Tes PCR untuk Penerbangan

Lebih dari 40.000 orang meneken petisi agar pemerintah menghapus kewajiban masyarakat melakukan tes PCR sebelum melakukan perjalanan.

Editor: Roy Ratumakin
Dok BIO FARMA via Kompas.com
Ilustrasi proses Produksi Diagonostik Kit berbasis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Lebih dari 40.000 orang meneken petisi agar pemerintah menghapus kewajiban masyarakat melakukan tes PCR sebelum melakukan perjalanan untuk moda transportasi pesawat, walaupun sudah divaksin dua kali.

Kebijakan itu mengundang penolakan besar dari masyarakat melalui dua petisi online di platform Change.org.

Petisi pertama dibuat oleh seorang engineer pesawat, Dewangga Pradityo.

Baca juga: Yuni Wonda: Sinergitas Kunci Terhindar dari Gangguan KKB Papua

Dewangga menganggap, kebijakan yang mengharuskan seseorang melakukan tes PCR walaupun sudah divaksin dua kali, menyebabkan penerbangan berkurang sehingga industri penunjangnya pun semakin kesulitan.

 “Saya merasakan sekali dampak pandemi ini di pekerjaan. Penerbangan berkurang, teman saya juga ada yang dirumahkan Padahal, sirkulasi udara di pesawat sebenarnya lebih aman karena terfiltrasi HEPA, sehingga udaranya bersirkulasi dengan baik, mencegah adanya penyebaran virus,” tulisnya dalam keterangan resmi Change.org, Selasa (26/10/2021).

Petisi kedua datang dari seorang warga yang tinggal di Bali bernama Herlia Adisasmita.

Bagi Herlia, Bali yang bergantung pada pariwisata sangat mengharapkan kedatangan dari turis domestic.

Adanya peraturan wajib PCR dianggap memberatkan dan malah membuat industri semakin menghadapi keadaan yang sulit, mengingat harga PCR yang terlampau mahal.

Baca juga: Jelang Libur Nataru, Semua Moda Transportasi Wajib Tes PCR

 “Kami harus bagaimana lagi? Bangkrut sudah, nganggur sudah, kelaparan sudah, bahkan banyak di antara kami yang depresi, rumah tangga berantakan karena faktor ekonomi, atau bahkan bunuh diri,” tuturnya.

Semua Moda Transportasi Wajib Tes PCR

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan wajib tes PCR diterapkan sebagai syarat perjalanan untuk seluruh moda transportasi secara bertahap.

Selain itu, aturan untuk pelaku perjalanan di dalam negeri diperketat dengan pemberlakuakn tes PCR.

Baca juga: Raih Emas PON XX, Farrel Armandio Tangkas Jadi Inspirasi Perenang Muda Papua

Kebijakan tersebut, kata Luhut, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur natal dan tahun baru (Natura).

"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Sekadar diketahui, kebijakan wajib tes PCR hanya diberlakukan bagi calon penumpang pesawat di wilayah PPKM Level 3-4.

Menurut Luhut, belajar dari pengalaman tahun lalu, meskipun syarat tes PCR diberlakukan untuk moda transportasi udara, mobilitas masyarakat tetap tinggi.

"Dan saat ini sudah sama dengan Nataru tahun lalu, dan akan terus meningkat sampai akhir tahun ini, sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved