Senin, FPHS Lakukan Aksi Damai di Kantor Bupati Mimika

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Masyarakat pemilik hak sulung yang tergabung dalam Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS), Senin (15/11/2021) melakukan aksi damai di Kantor Bupati Mimika.

Pemilik hak ulayat ini terdiri dari tiga kampung yaitu Tsinga, Waa-Banti, dan Arwanop (Tsingwarop).

Aksi tersebut menanggapi adanya surat keputusan Pemerintah Daerah membuka seleksi terbuka Direksi PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

Baca juga: Selama Pandemi, Pengunjung Perpustakaan di Mimika hanya 5 Anak Per Hari

Ketua FPHS, Yafet Manga Beanal, mengatakan selama ini pihaknya terus memperjuangkan saham 4% dari PT Freeport, namun belum pernah direspon oleh Bupati Mimika.

"Ternyata kemarin kami lihat Seketaris Daereh Mimika, Michael Gomar telah merekrut direksi melalui PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda),” kata Yafet kepada Tribun-Papua.com, Sabtu (13/11/2021).

Dikatakan, perkrutan tersebut diwadahi oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Kami tidak tahu apakah ada 7% (saham) di dalam situ, atau hanya sisa dari 4%. Bupati dengan Sekda harus menjelaskan kami di hari Senin (15/11/2021) nanti," ujarnya.

Yafet menegaskan, masyarakat yang datang dari Tembagapura hanya karena tambang emas. Tsinga, Waa-Banti, dan Arwanop merupakan pemilik dari FPHS.

"Selama ini kita berjuang untuk menyelesaikan masalah dengan Bupati Mimika atas saham 7% yang diberikan oleh negara,” tukasnya.

Baca juga: Mangkrak Bertahun-Tahun Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Mimika akan Direnovasi Tahun 2022

Namun, kata Yafet, pihak Pemda setempat telah merekrut direksi.

“Kami ini pemilik hak sulung tiga kampung. Kalau mereka (Bupati dan Sekda) main-main dengan kami, tetap kami hadapi," tegasnya.

Kata Yafet, pihaknya akan melakukan aksi demo damai di pusat pemerintahan SP 3.

"Kami akan lakukan demo besar-besaran. Untuk itu, Pak sekda tidak boleh lari dari kenyataan. Harus terima kami untuk memberikan penjelasan tentang seleksi terbuka itu, dan terima aspirasi kami serta selesaikan. Kita tunggu keputusan dari bupati," katanya.

Baca juga: PT Freeport Indonesia Dukung Riskesdas di Kabupaten Mimika: Ini Pioner di Papua

Ia menambahkan, seketika ruang demokrasi tertutup, maka pihaknya akan melakukan aksi turun jalanan agar publik mengetahui bahwa ada persoalan di Mimika.