Ultimatum Jelang HUT OPM Terhadap Bupati dan Sipil di Papua Dimentahakan Tokoh Adat

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Usai menyerang pos TNI yang berbuntut gugurnya Sertu Ari Baskoro di Kabupaten yahukimo, pekan lalu, kini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan ultimatum terhadap pemerintah dan warga sipil.

Ulitimatum itu disampaikan Panglima Tentara OPM wilayah Yahukimo, Elkius Kobak menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai peringatan Kemerdekaan Papua Barat.

OPM menetapkan daerah itu sebagai medan perang pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebut kemerdekaan.

Merespon itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli memastikan ultimatum yang dikeluarkan Tentara OPM hanyalah propaganda atau  pernyataan politik semata.

Baca juga: Gedung Keuangan di Papua Telan Anggaran Rp 244 Miliar, Sri Mulyani Minta Pertanggungjawaban

"Itu kan pernyataan politik versi mereka, dan kita tidak bisa menelan itu serta-merta sebagai opini yang membuat kita harus takut," kata Didimus melalui gawaynya kepada Tribun-Papua.com pada Rabu (24/11/2021).

Menurutnya, sebelumnya pernyataan yang sama juga sering dilontarkan kelompok tersebut untuk tujuan mengganggu keamanan.

"Pernyataan mereka ini bukan hanya itu, kejadian-kejadian sebelumnya juga pernyataan seperti itu ada, kita tidak bisa terpengaruh atau termakan dengan kondisi pelayanan kita secara formal," ungkapnya.

Sebagai kepala daerah, dirinya akan terus memberikan imbauan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Baca juga: Sejumlah Tokoh di Papua Minta Polisi Hingga KPK Periksa Penggunaan Dana Otsus

Didimus juga tidak menghendaki terjadinya kekacauan ataupun konflik di Kabupaten Yahukimo.

"Kami ingin masyarakat bisa membangun dirinya dalam meningkatkan taraf hidup dan bisa mengelolah kekayaan alam yang ada untuk kesehjateraan," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengumumkan empat poin dalam ultimatum yang dikeluarkan pihaknya, lewat siaran resmi Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM pada Selasa (23/11/2021).

Baca juga: Kekayaan Gubernur Lukas Enembe yang Dilaporkan ke KPK Rp 31,2 Miliar: Berikut Sumbernya

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan ijin pembangunan Mako Brimob di Yahukimo serta Koramil di Suru-suru.
2. Berhenti Kepala Suku serta Intelektual yang terus menjadi Penghianat.
3. Masyarakat non Papua segera tinggalkan Yahukimo karena Yahukimo termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPNPB-OPM, maka perang jelas tidak akan berhenti.
4. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggot TNI/Polri, karena saya dan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut. 

Baca juga: Ramai Penolakan Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka, Herman Yoku: OPM Hanya Keliru Bermimpi

Di Jayapura, sejumlah tokoh masyarakat Papua menolak tegas 1 Desember sebagai hari jadi OPM.

Mereka menyatakan sikap tidak mau terjebak propaganda OPM yang mengiming-imingi kemerdekaan penuh bagi Papua Barat seperti didengungkan selama ini.

Sebagian dari tokoh menilai sejarah peringatan HUT OPM adalah sebuah kekeliruan besar.

Bahkan, ada tokoh agama yang dulunya berafiliasi dengan OPM, kini menolak organisasi tersebut sebagai roda perjuangan.