DPR Minta Kekosongan Kursi Wakil Gubernur Papua Segera Terisi

Laporan Wartawan Tribun-Papua,Musa Abubar

TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA - Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzius Kadepa menyatakan kekosongan posisi Wakil Gubernur setempat mesti segera terisi.

Pasalnya, sejak Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021 lalu, posisi Wakil Gubernur Papua belum ada yang menempati hingga kini.

• Alumni Unhan Asal Papua, Habelino Sawaki Minta Panglima TNI Tempatkan Perwira yang Peka Soal Papua

Padahal Gubernur Papua, Lukas Enembe kini dalam pemulihan kesehatan, sementara banyak hal di Papua kini butuh kebijakan kepala daerah.

“Misalnya mengenai bantuan kemanusiaan untuk masyarakat kita yang mengungsi. Kebutuhan bahan makanan, dan medis bagi mereka yang terdampak konflik,”kata Laurenzus Kadepa kepada Tribun-Papua.com,Senin (29/11/2021).

Baca juga: Pembantai Praka Alif dan Prada Ardi, Anggota TNI dari Makassar di Papua, tertangkap Inilah Pelakunya

Menurutnya, kini Gubernur Papua sedang konsentrasi dalam memulihkan kesehatannya. Ia pun belum bisa berkonsentrasi dalam melaksanakan pemerintahan.

“Belum dapat mengambil posisi seperti saat beliau sehat. Harus ada pembantu pak gubernur yang benar benar tahu tentang kondisi Papua kini,”ujarnya.

Sementara, mengenai siapa yang akan menempati posisi Wakil Gubernur Papua, itu merupakan ranah koalisi Partai Politik.

Lanjut dia, yang perlu diingat dan diutamakan adalah kepentingan rakyat Papua dan pelaksanaan pemerintah.

Sebab, kata dia, kini pemerintahan di Papua dijalankan oleh Sekretaris Daerah. Namun, ia tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat politis.

Baca juga: Komandan Operasi KKB, Pembantai Dua Prajurit TNI Asal Makassar di Papua Diterbangkan ke Jayapura

“Kami juga butuh informasi dari partai koalisi terkait progres dan tahapan yang sudah berjalan, agar dalam tahun ini atau awal tahun 2022 posisi Wagub Papua terisi,”katanya.

Laurenzus juga menyoroti dua kasus besar yang saat ini terjadi di Papua, yakni kasus Korupsi dan Konflik. Dua masalah besar di Papua. Butuh penegakan hukum yang bijak dan tegas oleh negara termasuk peran Eksekutif Papua. 

• Rangkul KKB hingga Cintai Rakyat Papua, Pesan KSAD Dudung Abdurachman saat Kunjungi Papua

Dia menyebutkan, khusus penegakan hukum terhadap korupsi adalah tugas negara melalui penegak hukum baik dari pusat hingga daerah seperti KPK RI, BPK RI, Kapolri, Mahkama Agung RI dan seterusnya Polda, BPK Perwakilan Papua, Kejaksaan Tinggi Papua dan lembaga terkait lain.

Menjadi pertanyaan adalah apakah para pihak/lembaga penegak hukum akan konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap Korupsi?

Sedangkan konflik dan HAM di Papua membutuhkan kebijakan politik baru oleh negara melalui Presiden. Pendekatan2  yang bermartabat sangat diperlukan dari pendekatan keamanan yang masih jalan dari tahun 1960 - 2021.

Baca juga: PARAH, Upah Peliput PON XX Papua Dilupakan