KPK Diminta Periksa Dana PON dan Otsus di Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menyikapi karut marut penggunaan dana PON XX dan Otsus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tegakkan hukum di Papua.

Hal itu disampaikan oleh tokoh adat Papua George Awie kepada awak media di Jayapura, Kamis (2/12/2021).

Ia berpendapat bahwa penggunaan dana PON XX Papua dan Otsus, harus diaudit agar jelas penyerapan dan peruntukkannya.

Baca juga: Isu Bendera Bintang Kejora dan Papua Merdeka, Marinus Yaung: Kamuflase untuk Hancurkan OAP

Dikatakannya, bila perlu KPK tegakkan aturan jika ditemukan adanya penyelewengan.

"KPK harus segera audit dana PON dan Otsus, disertai dengan penegakan hukum, ini juga harus menjadi atensi Kapolda dan Kejati Papua," kata George Awie, di Jayapura, Kamis (02/12/2021).

Ketua LMA Port Numbay itu, menyayangkan adanya aksi protes, yang seolah-olah menjatuhkan marwah Papua, sebagai salah satu provinsi penerima dana Otsus.

Terlebih, dipercayakan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah event olahraga empat tahunan tersebut.

Sehingga menurutnya sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian semua pihak.

"Ini kenapa tidak diaudit, inikan hubungan dengan negara, dana Otsus dan PON, ini harusnya diaudit supaya transparan dan masyarakat bisa tahu betul-betul dana yang digunakan atau dianggarkan tepat sasaran," jelasnya.

Ia mengatakan, tidak boleh dibiarkan sehingga kemudian timbul asumsi atau opini bermacam-macam di masyarakat.

Baca juga: Ini Penjelasan Jubir Gubernur Papua Soal Pernyataan Otsus Membawa Malapetaka

Dalam kesempatan itu, George meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera bersikap dan mengambil langkah tegas, kepada pihak-pihak yang diberikan kapasitas untuk mengelola dana PON dan Otsus.

"Pak Gubernur (Lukas Enembe) harus ambil sikap yang tegas terkait ini, termasuk janji bonus yang diberikan kepada atlet yang peroleh medali emas, termasuk relawan dan tenaga medis, ini tidak boleh dibiarkan berlarut," pintanya.

Terakhir, ia meminta Gubernur Lukas Enembe sebagai ketua umum, penanggungjawab PON, harus bisa menegur pelaksana, dalam hal ini Panitia Besar PON, supaya bisa segera dibayarkan.

"Jangan biarkan terkatung-katung, dan jangan umbar janji, tegasnya. (*)